Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pandemi COVID-19 dan endemi hanya berbeda nama sedangkan virusnya tetap ada.
"Kalau buat saya pribadi ya sebagai orang yang di kesehatannya baru. Endemi sama pandemi hanya beda nama. Tapi penyakitnya tetap ada, virusnya tetap ada," kata Budi Gunadi seusai seminar "Recover Together, Recover Stronger: G20 dan Agenda Strategis Indonesia" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, (17/3).
Selain itu, lanjut Gunadi, penularan COVID-19 juga diperkirakan akan tetap terjadi meski derajat keparahannya lebih rendah dibandingkan saat pandemi.
Menurut dia, fase endemi akan tercapai jika masyarakat sudah memahami mengenai risiko penyakitnya serta sudah melakukan protokol kesehatan secara sadar tanpa dipaksa pemerintah.
"Saya bilang misalnya contoh DBD. Ini masyarakat sudah tahu itu lagi DBD maka disemprotlah, jangan banyak jentik-jentik deh, kalau terjangkit panasnya naik turun, udah tahu dia cek darahnya. Kalau kena langsung masuk rumah sakit tanpa ada pemaksaan intervensi atau dorongan dari pemerintah," ujar Gunadi.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta mempersiapkan skenario untuk mengubah pandemi COVID-19 menjadi endemi.
Seluruh fase pandemi di dunia, kata dia, pada akhirnya selalu menjadi endemi hanya saja membutuhkam persiapan.
Merujuk sejarah pandemi di dunia, menurut dia, selalu membutuhkan banyak faktor pertimbangan untuk mengubah menjadi endemi.
"Enggak pernah faktor kesehatan saja. Ada faktor sosial, politik, ekonomi, budaya yang menjadi pertimbangan baik seorang pimpinan negara maupun dunia mengubah itu menjadi pandemi sebagai endemi," kata dia.
Sementara itu, ia menuturkan sesuai masukan para epidemiolog, laju penularan atau reproduction rate (Rt) harus ditekan di bawah 1 dalam rentang tiga hingga enam bulan, serta cakupan vaksinasi dua dosis minimal mencapai 70 persen dari populasi.
"Kalau itu sudah terjadi nah itu dari sisi kesehatan sudah masuk kondisi yang relatif aman kalau misalnya nanti mau dideclair sebagai endemi," kata dia.
Meski demikian, menurut dia, perlu diperhatikan juga bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) hingga kini belum menyatakan situasi saat ini sebagai endemi.
"Walaupun di negara lain seperti Inggris, Denmark itu mengurangi protokol kesehatannya tapi mereka secara resmi belum declair ini sebagai endemi," ucap Gunadi.
Baca juga: Pemerintah tak akan buru-buru yatakan masuk ke fase endemi
Baca juga: Reisa sebut empat provinsi, termasuk NTT alami tren kenaikan kasus COVID-19
"Kalau buat saya pribadi ya sebagai orang yang di kesehatannya baru. Endemi sama pandemi hanya beda nama. Tapi penyakitnya tetap ada, virusnya tetap ada," kata Budi Gunadi seusai seminar "Recover Together, Recover Stronger: G20 dan Agenda Strategis Indonesia" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, (17/3).
Selain itu, lanjut Gunadi, penularan COVID-19 juga diperkirakan akan tetap terjadi meski derajat keparahannya lebih rendah dibandingkan saat pandemi.
Menurut dia, fase endemi akan tercapai jika masyarakat sudah memahami mengenai risiko penyakitnya serta sudah melakukan protokol kesehatan secara sadar tanpa dipaksa pemerintah.
"Saya bilang misalnya contoh DBD. Ini masyarakat sudah tahu itu lagi DBD maka disemprotlah, jangan banyak jentik-jentik deh, kalau terjangkit panasnya naik turun, udah tahu dia cek darahnya. Kalau kena langsung masuk rumah sakit tanpa ada pemaksaan intervensi atau dorongan dari pemerintah," ujar Gunadi.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta mempersiapkan skenario untuk mengubah pandemi COVID-19 menjadi endemi.
Seluruh fase pandemi di dunia, kata dia, pada akhirnya selalu menjadi endemi hanya saja membutuhkam persiapan.
Merujuk sejarah pandemi di dunia, menurut dia, selalu membutuhkan banyak faktor pertimbangan untuk mengubah menjadi endemi.
"Enggak pernah faktor kesehatan saja. Ada faktor sosial, politik, ekonomi, budaya yang menjadi pertimbangan baik seorang pimpinan negara maupun dunia mengubah itu menjadi pandemi sebagai endemi," kata dia.
Sementara itu, ia menuturkan sesuai masukan para epidemiolog, laju penularan atau reproduction rate (Rt) harus ditekan di bawah 1 dalam rentang tiga hingga enam bulan, serta cakupan vaksinasi dua dosis minimal mencapai 70 persen dari populasi.
"Kalau itu sudah terjadi nah itu dari sisi kesehatan sudah masuk kondisi yang relatif aman kalau misalnya nanti mau dideclair sebagai endemi," kata dia.
Meski demikian, menurut dia, perlu diperhatikan juga bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) hingga kini belum menyatakan situasi saat ini sebagai endemi.
"Walaupun di negara lain seperti Inggris, Denmark itu mengurangi protokol kesehatannya tapi mereka secara resmi belum declair ini sebagai endemi," ucap Gunadi.
Baca juga: Pemerintah tak akan buru-buru yatakan masuk ke fase endemi
Baca juga: Reisa sebut empat provinsi, termasuk NTT alami tren kenaikan kasus COVID-19