Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Indonesia diutus negara-negara ASEAN anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan tiga negara lainnya (ASEAN+3) untuk mengusulkan kepada Asia Pacific Group (APG) agar kelompok itu membahas solusi konflik Rusia dan Ukraina dalam forum.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menyampaikan Indonesia tidak hanya diutus untuk membawa masalah itu di forum APG, tetapi juga turut menyusun rancangan resolusi konflik.
“Ini baru di klaster ASEAN, tadi disepakati nanti sore akan kami bawa ke Asian Pacific Group, hari ini juga kami daftarkan daftar masalah yang mendesak, tadi disepakati kami menjadi anggota komite penyusun untuk resolusi ini,” kata dia, saat ditemui usai mengikuti pertemuan ASEAN+3 di BICC Nusa Dua, Bali, Minggu, (20/3).
Pertemuan ASEAN+3 merupakan kegiatan di luar rangkaian utama Sidang ke-144 IPU yang berlangsung di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, pada 20–24 Maret 2022.
Dari kelompok ASEAN, negara-negara yang masuk dalam keanggotaan IPU, yaitu Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, sementara pada pertemuan ASEAN+3 yang berlangsung di BICC, Minggu, tiga negara lainnya, yaitu Korea Selatan, China, dan Jepang.
Delegasi Indonesia pada pertemuan itu diwakili dua anggota DPR, yaitu Ketua BKSAP, Fadli Zon, dan Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus. Dalam pertemuan ASEAN+3 yang dipimpin delegasi dari Asian Parliamentary Assembly itu, delegasi Indonesia menghendaki adanya solusi konflik.
“Ini bukan masalah sederhana, (ini) cukup kompleks. Ada latar belakang sejarah, budaya, ekonomi, meskipun kita juga harus menghormati integritas wilayah. Menurut saya, ini yang harus dibawa, mencari solusi, karena kalau hanya memojokkan salah satu pihak itu hanya menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.
Ia lanjut menyampaikan konflik yang saat ini terjadi menyebabkan munculnya gelombang pengungsi, banyak warga sipil yang menderita dan keselamatannya terancam.
Baca juga: Negara-negara Baltik kompak usir 10 diplomat Rusia
Baca juga: DK PBB batal lakukan pemungutan suara terkait akses bantuan Ukraina
“Jadi, kami berharap dapat mencari solusi dan menghentikan konflik ini. Di sinilah peran parlemen untuk berdiplomasi (dibutuhkan),” kata dia.
Walaupun demikian, delegasi dari Rusia dan Ukraina -- yang keduanya merupakan anggota IPU-- absen atau tidak hadir dalam sidang IPU tahun ini. Ketidakhadiran itu tak menyurutkan komitmen negara-negara anggota IPU untuk tetap membahas penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menyampaikan Indonesia tidak hanya diutus untuk membawa masalah itu di forum APG, tetapi juga turut menyusun rancangan resolusi konflik.
“Ini baru di klaster ASEAN, tadi disepakati nanti sore akan kami bawa ke Asian Pacific Group, hari ini juga kami daftarkan daftar masalah yang mendesak, tadi disepakati kami menjadi anggota komite penyusun untuk resolusi ini,” kata dia, saat ditemui usai mengikuti pertemuan ASEAN+3 di BICC Nusa Dua, Bali, Minggu, (20/3).
Pertemuan ASEAN+3 merupakan kegiatan di luar rangkaian utama Sidang ke-144 IPU yang berlangsung di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, pada 20–24 Maret 2022.
Dari kelompok ASEAN, negara-negara yang masuk dalam keanggotaan IPU, yaitu Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, sementara pada pertemuan ASEAN+3 yang berlangsung di BICC, Minggu, tiga negara lainnya, yaitu Korea Selatan, China, dan Jepang.
Delegasi Indonesia pada pertemuan itu diwakili dua anggota DPR, yaitu Ketua BKSAP, Fadli Zon, dan Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus. Dalam pertemuan ASEAN+3 yang dipimpin delegasi dari Asian Parliamentary Assembly itu, delegasi Indonesia menghendaki adanya solusi konflik.
“Ini bukan masalah sederhana, (ini) cukup kompleks. Ada latar belakang sejarah, budaya, ekonomi, meskipun kita juga harus menghormati integritas wilayah. Menurut saya, ini yang harus dibawa, mencari solusi, karena kalau hanya memojokkan salah satu pihak itu hanya menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.
Ia lanjut menyampaikan konflik yang saat ini terjadi menyebabkan munculnya gelombang pengungsi, banyak warga sipil yang menderita dan keselamatannya terancam.
Baca juga: Negara-negara Baltik kompak usir 10 diplomat Rusia
Baca juga: DK PBB batal lakukan pemungutan suara terkait akses bantuan Ukraina
“Jadi, kami berharap dapat mencari solusi dan menghentikan konflik ini. Di sinilah peran parlemen untuk berdiplomasi (dibutuhkan),” kata dia.
Walaupun demikian, delegasi dari Rusia dan Ukraina -- yang keduanya merupakan anggota IPU-- absen atau tidak hadir dalam sidang IPU tahun ini. Ketidakhadiran itu tak menyurutkan komitmen negara-negara anggota IPU untuk tetap membahas penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina.