Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre Koreh mengemukakan, pemerintah provinsi tidak mengalokasikan secara khusus pembangunan jalan menuju daerah wisata di daerah itu.
"Untuk pembangunan jalan menuju daerah wisata tidak dialokasikan anggaran khusus. Pada setiap tahun anggaran, kami hanya bangun ruas jalan provinsi yang ada sesuai kebutuhan anggaran," kata Andre Koreh kepada Antara di Kupang, Selasa (28/8).
Ia mengemukakan hal itu ketika ditanya tentang perhatian pemerintah provinsi terhadap infrastruktur jalan ke berbagai wisata di Nusa Tenggara Timur yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan menuju setiap objek wisata tergantung pada status ruas jalan itu sendiri. Akses jalan menuju ke suatu objek wisata, bisa melewati sejumlah ruas jalan yang berbeda status seperti jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan negara.
Ia mencontohkan akses jalan menuju destinasi wisata Kampung Adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan. "Untuk ke Boti itu bisa melewati beberapa ruas jalan, dari jalan negara, kemudian masuk ke ruas jalan kabupaten. Begitu juga dengan di Sumba, Flores, dan daerah wisata lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi berwenang membangun jalan yang berstatus provinsi baik itu yang berada pada jalur menuju objek wisata atau bukan.
Baca juga: 1.000 kilometer jalan provinsi di NTT rusak
Baca juga: Artikel - Menyoal infrastruktur pariwisata di Sumba
Andre menambahkan, terkait kondisi jalan provinsi saat ini masih terdapat sekitar 1.000 kilometer dalam kondisi rusak parah atau sekitar 37 persen dari total ruas jalan provinsi yang ada.
"Sekitar 67 persen jalan provinsi saat ini dalam kondisi mantap, baik yang juga menghubungkan daerah wisata atau bukan," katanya dan menambahkan ruas jalan provinsi yang dibangun setiap tahun masih sangat terbatas dengan rata-rata sekitar 50 kilometer akibat keterbatasan anggaran.
"Memang tidak banyak yang bisa dibangun setiap tahun karena anggaran sangat terbatas. Rata-rata jalan yang dibangun juga masih dibagi-bagi lagi untuk 22 kabupaten/kota se-NTT," katanya menjelaskan.
"Untuk pembangunan jalan menuju daerah wisata tidak dialokasikan anggaran khusus. Pada setiap tahun anggaran, kami hanya bangun ruas jalan provinsi yang ada sesuai kebutuhan anggaran," kata Andre Koreh kepada Antara di Kupang, Selasa (28/8).
Ia mengemukakan hal itu ketika ditanya tentang perhatian pemerintah provinsi terhadap infrastruktur jalan ke berbagai wisata di Nusa Tenggara Timur yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan menuju setiap objek wisata tergantung pada status ruas jalan itu sendiri. Akses jalan menuju ke suatu objek wisata, bisa melewati sejumlah ruas jalan yang berbeda status seperti jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan negara.
Ia mencontohkan akses jalan menuju destinasi wisata Kampung Adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan. "Untuk ke Boti itu bisa melewati beberapa ruas jalan, dari jalan negara, kemudian masuk ke ruas jalan kabupaten. Begitu juga dengan di Sumba, Flores, dan daerah wisata lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi berwenang membangun jalan yang berstatus provinsi baik itu yang berada pada jalur menuju objek wisata atau bukan.
Baca juga: 1.000 kilometer jalan provinsi di NTT rusak
Baca juga: Artikel - Menyoal infrastruktur pariwisata di Sumba
Andre menambahkan, terkait kondisi jalan provinsi saat ini masih terdapat sekitar 1.000 kilometer dalam kondisi rusak parah atau sekitar 37 persen dari total ruas jalan provinsi yang ada.
"Sekitar 67 persen jalan provinsi saat ini dalam kondisi mantap, baik yang juga menghubungkan daerah wisata atau bukan," katanya dan menambahkan ruas jalan provinsi yang dibangun setiap tahun masih sangat terbatas dengan rata-rata sekitar 50 kilometer akibat keterbatasan anggaran.
"Memang tidak banyak yang bisa dibangun setiap tahun karena anggaran sangat terbatas. Rata-rata jalan yang dibangun juga masih dibagi-bagi lagi untuk 22 kabupaten/kota se-NTT," katanya menjelaskan.