Jakarta (ANTARA) - Sejak awal dicanangkan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) haluannya adalah untuk memeratakan pembangunan nasional, menduplikasi pendulum ekonomi yang selama ini mengayun di Pulau Jawa.
Pemerataan pembangunan dan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan selalu menjadi konsep besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap diterjemahkan ke pelbagai kebijakan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, selama ini, sebesar 59 persen perputaran ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara, Pulau Kalimantan hanya menyumbang 8,05 persen perputaran ekonomi nasional, Sulawesi 6,3 persen, Maluku-Papua 2,24 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,6 persen dan Sumatera 21,3 persen.
Jika dirinci, kawasan metropolitan di Pulau Jawa yakni Jakarta dan kota penyangga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menopang 20 persen PDB perdagangan, 45 persen PDB jasa keuangan, dan 68 persen PDB jasa perusahaan, menurut data BPS pada 2018.
Daya tarik ekonomi Pulau Jawa, khususnya ibu kota saat ini DKI Jakarta telah memicu kepadatan penduduk, menurunkan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan frekuensi bencana.
Kepadatan itu terlihat dari data bahwa 57 persen dari total penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Kepadatan tersebut telah meningkatkan mobilitas di kota-kota besar yang tak didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Sebagai contoh, Jakarta memiliki tingkat kemacetan tertinggi nomor empat di dunia pada 2017. Pada 2018 Jakarta masih menempati peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen.
Dampak kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Degradasi tersebut belum ditambah dengan ancaman terjadinya bencana karena penurunan daya dukung lingkungan.
Oleh karena itu, Jokowi merealisasikan pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang diperkirakan menelan dana Rp466 triliun ini diharapkan menjadi salah satu tonggak untuk percepatan pemerataan pembangunan Indonesia.
Kota dunia untuk semua
Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kaltim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan.
Ia ingin magnet ekonomi tidak hanya berada di Jabodetabek, melainkan berada di wilayah luar Jawa untuk menopang pembangunan dan kegiatan ekonomi di kawasan timur dan barat Indonesia.
IKN juga diharapkan menjadi kota baru yang merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul. Maka itu, Jokowi menargetkan IKN menjadi kota cerdas, kota hijau, kota dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua kalangan masyarakat.
Ia menetapkan tiga sasaran khusus dalam pembangunan IKN yakni “kota 10 menit” atau kota yang dirancang agar pejalan kaki dapat menempuh fasilitas umum dengan jarak tempuh 10 menit. Kemudian, kota dengan 75 persen wilayah hijau (forest city), dan kota yang masuk dalam 10 kota layak huni di dunia.
Dengan cita-cita besar tersebut, rencana pembangunan IKN disusun secara jangka panjang hingga pada 2045, ketika Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan. Jokowi menyebut pemindahan ibu kota ke Kaltim bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan dalam segi fisik saja, melainkan memulai kehidupan dan peradaban yang baru.
Terdapat empat tahap pembangunan IKN yakni tahap 1 pada 2020-2024 untuk pemindahan tahap awal ke IKN. Kemudian, tahap 2 pembangunan pada 2025-2035 untuk membangun IKN sebagai area inti yang tangguh,
Tahap 3 pada 2035-2045 untuk membangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kaltim, dan tahap selanjutnya pada 2045 hingga seterusnya untuk mengukuhkan reputasi IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua”
Inklusivitas ekonomi
Inklusivitas kegiatan perekonomian merupakan salah satu yang ingin digapai pemerintah dalam pembangunan IKN.
Karena itu, salah satu dari delapan prinsip pembangunan IKN adalah “peluang ekonomi bagi semua”, selain tujuh prinsip lainnya yaitu; Bhinneka Tunggal Ika; desain berbasis kondisi alam; terhubung, aktif, dan mudah diakses; sirkuler dan tangguh; nyaman dan efisien melalui teknologi; aman dan terjangkau; rendah emisi karbon.
Diktum ”peluang ekonomi untuk semua” relevan dengan upaya pencapaian kesetaraan akses yang diperoleh masyarakat terhadap fasilitas kota modern IKN. Struktur kependudukan IKN yang diarahkan bersifat heterogen dengan banyaknya pendatang juga diharapkan menimbulkan keterbukaan sehingga memicu kesetaraan akses informasi.
IKN disebut A City for All, yang akan menghadirkan kerekatan sosial dan interaksi antar warga yang humanis. Kerekatan sosial ini merupakan konsep penting dalam IKN karena struktur kependudukan yang heterogen akan menghadirkan keterpaduan budaya dan kondusivitas dalam perniagaan.
Namun prinsip “peluang ekonomi untuk semua” juga bisa terwujud jika seluruh sumber daya manusia (SDM) memiliki daya saing yang baik dengan kemampuan yang dibutuhkan industri dan pasar.
Untuk itu penting agar pembangunan IKN disertai dengan peningkatan kemampuan SDM dan selalu melibatkan penduduk asli Kaltim. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan ia merencanakan untuk menggelar berbagai pelatihan kerja dan usaha bagi warga setempat di Penajam Paser Utara, Kaltim.
Hal itu dilakukan agar warga lokal Kaltim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN. Beberapa pelatihan yang akan digelar, antara lain pelatihan konstruksi, pelatihan mengelola keuangan, pelatihan menjahit ataupun pelatihan membuat kue.
“Yang konstruksi berhubungan dengan bagaimana keahlian orang-orang tertentu melakukan kegiatan konstruksi dan itu kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi juga, sehingga nanti mereka bisa direkrut oleh siapapun yg membangun IKN,” kata Bambang.
Otorita IKN juga banyak bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BUMN dan korporasi swasta, akademisi untuk reskilling (pelatihan kemampuan baru) dan upskilling (pelatihan meningkatkan kemampuan) masyarakat setempat.
Untuk tenaga konstruksi, pembangunan IKN memang diperkirakan akan menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat masif. Bambang menyebut, pada pembangunan fisik tahap awal IKN saja, yakni pada 2022-2023, akan terdapat 150 ribu hingga 200 ribu tenaga kerja konstruksi.
Baca juga: Artikel - Babak baru pemindahan Ibu Kota Negara
Banyaknya lapangan kerja dari sektor konstruksi dan sektor lainnya diharapkan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kaltim.
Otorita IKN juga aktif melibatkan para pemuda setempat, seperti kalangan mahasiswa dari Universitas Mulawarman untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Pelibatan masyarakat setempat menjadi penting untuk menjaga orientasi pemerataan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN. Nusantara direncanakan Pemerintah menjadi superhub dunia yang bersifat locally integrated, globally connected, dan universally inspired.
Baca juga: Artikel - Dari tenda menjadi istana, Nusantara Generasi Beta
Konsep itu akan menjadikan IKN memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia, investasi dan teknologi. Alasan itupula yang membuat lokasi IKN Nusantara berada di Kaltim, atau di tengah-tengah wilayah Indonesia. Menurut Buku Saku IKN di situs resmi IKN, ibu kota baru itu akan menjadi pusat saraf inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau dan pusat industri 4.0.
Pemerintah juga berjanji akan selalu menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda di Kaltim untuk membangun IKN.
Selain itu di Kaltim, sudah terdapat Samarinda dan Balikpapan, dua kota yang memiliki kekayaan energi. Samarinda akan diarahkan menjadi penghasil energi rendah karbon, sementara Balikpapan menjadi industri yang menghasilkan produk hilir petrokimia dan farmasi.
Baca juga: Artikel - Membayangkan rancangan Ibu Kota Negara Nusantara
Dengan konsep superhub dunia dan konstelasi ekonomi regional itu, upaya pemerintah untuk mengembangkan IKN, semestinya menjadi upaya yang didukung bersama, agar mega proyek yang telah dinantikan sejak lama ini berhasil menjadi tonggak pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengawal janji inklusivitas ekonomi di Ibu Kota Negara