Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengusulkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menerapkan sistem penghargaan dan hukuman kepada daerah-daerah terkait pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting).
"Apakah itu langkah secara administratif atau semacam ada reward dan punishment apabila ditemukan daerah-daerah yang abai terhadap pencegahan stunting ini," kata Nurhadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, daerah yang belum menjalankan Program Genting, seperti melalui pembentukan Tim Pengendali Genting, perlu diberi hukuman karena menghambat upaya percepatan penurunan kasus stunting di Tanah Air.
Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi paparan Mendukbangga Wihaji mengenai pembentukan Tim Pengendali Genting Tingkat Provinsi.
Sebelumnya dalam rapat itu Mendukbangga Wihaji menyampaikan dalam rangka memastikan Program Genting berjalan dengan baik, Kemendukbangga membentuk Tim Pengendali Genting. Per 28 April, kata dia, tim tersebut telah terbentuk di 35 provinsi atau sebesar 92,11 persen dari total 38 provinsi di Tanah Air.
Ia mengatakan penyebab pembentukan tim tersebut belum mencapai 100 persen antara lain karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belum selesai.
"Problemnya macam-macam, ada yang belum selesai Pilkadanya, ada yang susulan yang memang belum dibentuk karena ketuanya kepala daerah," ucap Mendukbangga Wihaji.
Selain itu Wihaji juga mengatakan per 28 April 2025 Program Genting telah menjangkau sebanyak 141.382 anak asuh dengan 20.396 ribu orang tua asuh. "Per 28 April, ada 141.382 anak asuh yang diasuh oleh 20.396 orang tua asuh," kata dia.
Diketahui, Program Genting telah diluncurkan oleh Kemendukbangga sejak 5 Desember 2025. Program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi potensi yang ada di keluarga berisiko stunting, seperti dengan memberikan asupan gizi, program air bersih, dan tidak melakukan pernikahan dini.
Sejauh ini, lanjut Wihaji, beragam jenis bantuan telah diberikan oleh orang tua asuh kepada ratusan ribu anak asuh itu, antara lain bantuan nutrisi yang menyasar 115.335 anak, bantuan akses air bersih untuk 2.623 anak, bantuan edukasi pencegahan dan penanganan untuk 22.465 anak, serta 959 bantuan berupa jamban sehat dan rumah layak huni.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR usul ada "reward & punishment" ke daerah soal Program Genting
