Labuan Bajo (ANTARA) - Bupati Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi meminta warga dan seluruh pihak untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya saat petugas Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) 2025.
"Berikanlah data yang benar, jujur, dan terbuka dan jangan takut didata, karena data yang saudara berikan akan kembali untuk kesejahteraan kita bersama," kata Edistasius di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja bagian dari Pendataan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) sebagai persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Manggarai Barat.
BPS Manggarai Barat melakukan dua survei penting, yakni Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
"Kepada para petugas pendata, baik dari BPS maupun mitra lapangan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena tugas yang saudara jalankan tidak ringan, tetapi hasilnya akan menentukan arah pembangunan daerah," katanya.
Edistasius Endi juga menekankan kepada masyarakat agar jangan takut didata, karena data yang diberikan dijaga kerahasiaannya oleh BPS.
"Tujuannya jelas, untuk merumuskan kebijakan agar daerah dan negara bisa maju, rakyat sejahtera," ujarnya.
Ia juga menjelaskan SKGB 2025 juga dinilai sangat penting untuk menghitung angka konversi gabah menjadi beras yang benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Angka ini sangat strategis karena menjadi dasar dalam perhitungan produksi beras nasional maupun daerah.
Ia menjelaskan produksi padi di Manggarai Barat tahun 2024 sebanyak 107.375 ton, meningkat 6,95 persen dibandingkan Tahun 2023. Padi tersebut setelah proses penggilingan 58,5 persen berhasil diolah menjadi beras sebesar 62.839 ton. Luas panen di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 seluas 23.995 hektare setiap hektarnya menghasilkan 4,47 ton padi Gabah Kering Giling (GKG).
Oleh karena itu, lanjut dia, data SKGB dinilai akan akan menentukan seberapa besar stok beras yang tersedia di Manggarai Barat, sekaligus menjadi bahan perhitungan ketersediaan pangan nasional.
Ia menilai pembaharuan Wilkerstat sangat penting bagi pemerintah daerah karena merupakan kegiatan pemutakhiran peta wilayah pencacahan yang akan digunakan pada Sensus Ekonomi 2026.
Wilkerstat, lanjut dia, harus memastikan tidak ada rumah tangga, usaha, maupun unit ekonomi yang terlewat atau tercatat ganda.
Dengan pembaharuan Wilkerstat maka pemerintah dapat memiliki kerangka data yang lebih akurat, sehingga sensus ekonomi 2026 benar-benar dapat menggambarkan kondisi ekonomi Manggarai Barat.
Sementara itu, Kepala BPS Manggarai Barat Ikhe Suryaningrum mengatakan setiap kegiatan survei BPS mengikuti standar metodologi nasional.
Ia mengajak seluruh pihak agar mendukung berbagai survei yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat
"Mari kita bersama-sama menjaga mutu agar hasilnya benar-benar bisa menjadi dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan,” katanya.
