Dunia Usaha Dukung Pendidikan Kejuruan

Selasa, 31 Januari 2017 15:50 WIB

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Aloysius Min

Dengan begitu akan memberikan pengalaman secara visual kepada para siswa SMK tersebut sehingga memiliki sejumlah kekuatan untuk terjun ke dunia kerja saat setelah tamat SMK.

Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong dunia usaha dan industri di wilayah kepulauan itu mendukung implementasi pengembangan pendidikan kejuruan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.

"Pemerintah sudah melakukan pendekatan secara kelembagaan untuk mendorong dunia usaha dan industri membuka akses kerja sama dengan seluruh sekolah kejuruan dalam konteks praktik kerja lapangan bagi para siswa di daerah ini sesuai jurusannya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Alo Min di Kupang, Selasa.

Dengan terbukanya kerja sama secara kelembagaan antara sekolah (SMK) dan dunia usaha serta industri dalam konteks pemberian kesempatan praktik kerja lapangan, maka akan lebih memberikan kesempatan kepada para siswa mengimplementasikan teori yang diperoleh.

Dengan begitu akan memberikan pengalaman secara visual kepada para siswa SMK tersebut sehingga memiliki sejumlah kekuatan untuk terjun ke dunia kerja saat setelah tamat SMK.

Sejauh ini khusus di NTT, kata Alo Min, yang sudah bisa berjalan hanyalah SMK Kesehatan. Pelaku usaha sudah memberikan kesempatan praktik lapangan bagi para siswa di sejumlah pusat layanan medis yang ada.

"Untuk SMK lainnya terus kita dorong membuka akses kerja sama dengan dunia usaha lain untuk kepentingan itu," katanya.

Secara filosofis, kebijakan pelaksanaan pendidikan SMK berbasis vokasi yang diharapkan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla itu, dimaksud untuk memberikan akses yang cukup luas bagi jebolan SMK mendapatkan lapangan pekerjaan setelah bersekolah.

Hal itu harus menjadi konsentrasi pemerintah di daerah sebagai pelaksana penyelenggara pendidikan SMK. Karena itulah pemerintah terus mendorong keterbukaan dunia usaha dan industri di daerah terhadap kemungkinan praktik kerja lapangan bagi siswa SMK sesuai jurusannya masing-masing.

"Ini kan diharap para siswa SMK di tahun keempat sekolah bisa menerapkan ilmunya dalam praktik kerja lapangan sehingga bisa diterima dan siap pakai saat tahapan itu," katanya.

Secara nasional, lanjut Alo Min, data penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi jebolan SMA dan bukan SMK sebagai basis pendidikan kejuruan. Oleh karenanya pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan kualitas siswa jebolan SMK untuk bisa terjun ke dunia kerja.

Pascapengambilalihan SMK/SMA oleh pemerintah provinsi, seluruh SMK yang ada sudah diminta untuk terus membuka kerja sama dengan dunia usaha yang ada di daerah sebagai basis praktik kerja lapangan para siswa.

Dia menyebut secara keseluruhan jumlah SMK yang ada di NTT sebanyak 270 unit dengan rincian SMK Negeri 144 unit dan swasta 126 unit, dengan keseluruhan guru 6.508 orang.

Sejumlah SMK tersebut, kata dia memiliki jurusan sesuai potensi yang ada di daerah masing-masing sekolah itu berdiri. "Tentunya sesuai kebutuhan SMK itu didirikan apalagi di daerah perbatasan. Jadi ada yang kesehatan, komputer, multi media, mesin, pertanian, peternakan dan lainnya. Semunya ada di NTT," katanya.

Dia berharap dunia usaha dan industri ke depan tidak lagi menutup diri dengan kemungkinan kerja sama kelembagaan dengan SMK yang ada di daerah untuk membuka akses praktik kerja lapangan bagi para siswanya. "Ini yang diharapkan pemerintah," katanya.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan perombakan sistem pendidikan kejuruan atau sekolah vokasi di Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan peserta didik yang berasal dari pendidikan vokasi dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja yang memiliki daya saing global.

Jokowi menyebutkan langkah pertama, harus dilakukan reorientasi pendidikan vokasi ke arah kebutuhan kerja.

Para peserta didik harus didorong agar dapat memenuhi tuntutan yang dibutuhkan dunia kerja. Reorientasi ini akan berimbas pada perubahan kurikulum, baik di ruang kelas maupun praktik lapangan.

Kedua, Jokowi meminta reorientasi pendidikan itu melibatkan dunia usaha dan industri. Hal tersebut akan mempermudah menentukan jenis tenaga kerja seperti apa yang sedang dibutuhkan.

Ketiga, Jokowi juga minta proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah.

Lainnya, dia menekankan perlu dipastikan bahwa sekolah kejuruan itu terintegrasi dengan sistem pendidikan vokasi yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian maka, dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun mendatang, Indonesia akan dibanjiri usia produktif sebesar 195 juta jiwa.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.