Pemda Harus Jamin Keamanan Lahan

Sabtu, 25 Februari 2017 16:19 WIB

Keelokan alam di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur

"Pemerintah daerah harus memastikan lahan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari," kata Marius Ardu Jelamu.

Kupang (Antara NTT) - Pemerintah di daerah tujuan wisata diharapkan dapat menjamin keamanan lahan untuk kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya agar tidak bermasalah di kemudian hari.

"Pemerintah daerah harus memastikan lahan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia mengemukakan hal tersebut ketika ditanya soal sejumlah agenda pembangunan infrastruktur pariwisata dari pusat untuk Nusa Tenggara Timur seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bersama kementerian terkait dan Gubernur NTT di Jakarta beberapa waktu lalu.

Marius mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang serius untuk pengembangan sektor pariwisata di provinsi selaksa pulau itu salah satunya di daerah wisata unggulan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dia menyebutkan ada sejumlah agenda pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo yang segera digarap seperti pengembangan Bandara Komodo, pembangunan pelabuhan marina, pembangunan pasar souvenir yang representatif, dan penataan kota Labuan Bajo.

Berbagai agenda pembangunan tersebut, katanya, mulai dikerjakan pada Maret 2017 mendatang.

"Perhatian pemerintah pusat yang besar ini harus dilihat sebagai peluang bagi daerah kita, jangan sampai pembangunannya kemudian bemasalah karena persoalan pembebasan lahan," katanya.

Dia menegaskan pembangunan pelabuhan marina dan pengembangan landasan pacu Bandara Komodo tidak boleh terkendala lahan karena infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk memajuhkan sektor pariwisata setempat.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya terus mendorong agar Nusa Tenggara Timur bisa memiliki pelabuhan marina yang representatif sebagai tempat berlabuh kapal pesiar internasional maupun yacht (kapal layar kecil).

Selain itu, NTT membutuhkan penerbangan langsung internasional untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing, yang pada tahun 2016 berjumlah 112.433 orang atau masih jauh di bawah kunjungan domestik mencapai 769.962 orang.

"Sekarang ini pemeritah tengah mengurus pembebasan lahan untuk perpanjangan Bandara Komodo menjadi 2.200 meter. Untuk itu, kita berahrap agar bisa lancar sehingga bandara tersebut segera masuk jalur penerbangan internasional," katanya.

Dia mengatakan, tidak hanya Labuan Bajo namun tanggung jawab pembebasan lahan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah wisata lainnya karena destinasi wisata dengan branding internasional itu terdapat hampir semua daerah kepulauan.

Marius menyebutkan destinasi unggulan lain tersebut seperti, wisata bawah laut di Alor dan Flores Timur, wisata berselancar di Rote, Pasola dan megalitik di Sumba, Danau Kelimutu di Ende, dan kampung adat di Bajawa.

"Kita berharap ke depannya pengembangan destinasi unggulan lain tersebut tidak terkendala lahan sehingga semua daerah bisa menikmati kemajuan pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya," katanya menegaskan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.