Infrastruktur Perbatasan Dibantu Pusat

Selasa, 7 Maret 2017 19:13 WIB

Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes

Perbaikan infrastruktur perbatasan terutama di wilayah Kecamatan Insana Utara yang berbatasan langsung dengan Distric Oeccuse, Timor Leste, banyak dibantu pemerintah pusat.

Kupang (Antara NTT) - Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes mengemukakan, perbaikan infrastruktur perbatasan terutama di wilayah Kecamatan Insana Utara yang berbatasan langsung dengan Distric Oeccuse, Timor Leste, banyak dibantu pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah banyak memberikan sentuhan bantuan berupa perbaikan infrastruktur untuk masyarakat di daerah perbatasan," katanya saat dihubungi Antara dari Kupang, Selasa, terkait pembangunan wilayah perbatasan.

Bupati dua periode itu menyebutkan, di Timor Tengah Utara (TTU) terdapat sedikitnya tiga titik wilayah perbatasan yang menjadi arus lalu lintas antarnegara, yaitu Wini, Napan dan Haumeni Ana.

Sementara terkait sentuhan pembangunan dari pusat, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah membangun jalan lingkungan untuk desa-desa yang berada di wilayah perbatasan.

Kemudian ada pula pembangunan toliet (WC) sehat untuk masyarakat di Kecamatan Insana Utara serta pemeliharaan jalan negara di wilayah perbatasan.

"Pemerintah pusat juga sudah membangun pos lintas batas negara di Wini, Napan dan Haumeniana juga sudah dibangun, terutama yang di Wini juga ditatah dengan sangat baik," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga memiliki program pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.038 unit yang dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan rumah layak huni tersebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, namun ada pula pos anggaran dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.

"Meskipun demikian anggaran dana dari kementerian ini harus disinkronkan lagi dengan program yang sudah ada di daerah sehingga bisa digunakan," katanya.

Bupati Raymundus mengatakan, sebelumnya ada alokasi anggaran sebesar Rp14 miliar dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan rumah layak huni namun tidak bisa digunakan karena terkendala petunjuk teknis.

"Dana Rp14 miliar ini dana alokasi khusus tapi dalam petunjuk teknis itu tugas perbantuan makanya tidak bisa digunakan sampai selesai tahun anggaran 2016," katanya.

Untuk itu dia sudah menyurati kementerian untuk menyelaraskan program dari pusat dan daerah sehingga bantuan anggaran bisa terserap untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan.

"Kementerian PUPR juga Kementerian Sosial ada pos-pos bantuan untuk rumah layak huni. Datanya kita sudah kirim namun kita belum tahu berapa banyak alokasi untuk tahun ini," demikian Raymundus Sau Fernandes.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.