Polri Pantau Pelayanan di Perbatasan

Sabtu, 29 April 2017 11:22 WIB

Mapolres Belu di Atambua yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste

"Tim bersama mitra berada di Polres Belu selama dua hari (Kamis-Jumat) setelah sebelumnya berkunjung ke Polres Rote Ndao sebagai Polres Pulau Terluar yang berbatasan dengan Australia," kata Kombes Pol M Khaerudin.

Kupang (Antara NTT) - Tim Reformasi Birokrasi Polri bersama mitra terkait melakukan kunjungan kerja ke Polres Kabupaten Belu sebagai Polres Perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk melihat langsung pelayanan di satuan-satuan yang ada dalam kantor itu.

"Tim bersama mitra berada di Polres Belu selama dua hari (Kamis-Jumat) setelah sebelumnya berkunjung ke Polres Rote Ndao sebagai Polres Pulau Terluar yang berbatasan dengan Australia," kata Ketua Tim Reformasi Birokrasi Polri Kombes Pol M Khaerudin di Kupang, Jumat.

Tujuan kedatangan tim peneliti kemitraan dalam rangka penilaian kinerja dan pelayanan publik dengan indeks tata kelola (ITK) sesuai program Reformasi Birokrasi Polri yang telah dicanangkan sejak awal 2017.

Terkait hal itu, para responden baik internal maupun eksternal yang ikut dalam penelitian itu bisa memberikan penilaian kinerja Polres Belu secara transparan, akuntabel serta obyektif.

Penilaian itu dijadikan landasan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut berdasarkan bukti atau sebagai alat pembanding kinerja yang obyektif.

Untuk 2017 ini ada 70 Polres di Indonesia yang dikunjungi Tim Reformasi Birokrasi Polri bersama mitra terkait.

POlres-polres yang dikunjungi itu umumnya adalah Polres yang memiliki kriteria penilaian dan karakteristik seperti polres perbatasan, polres perairan pulau terluar, terdepan dan terbelakang serta polres yang rawan konflik.

Untuk wilayah NTT, kunjungan dilakukan ke Polres Rote Ndao sebagai pulau perairan terluar dan Polres Belu sebagai polres perbatasan RI dan Timor Leste.

"Kami harapkan rekan-rekan anggota baik internal maupun eksternal yang dipilih untuk mengisi kuisioner dapat memberikan jawaban dengan sejujurnya agar mendapatkan hasil yang obyektif," katanya.

Beberapa hal yang ditanyakan berkaitan dengan kondisi riil pelayanan Polres Belu selama ini kepada warga, baik dan tidaknya harus dijawab dengan fakta yang ada.

"Ada sebanyak 34 orang responden bersama anggota Polres Belu dari 11 satuan fungsi mengisi kuisoner yang telah disiapkan. Para responden diberikan waktu selama satu jam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembaran kuisioner itu," katnaya.

Selanjutnya Tim RBP Mabes Polri dan Kemitraan juga melakukan pendalaman materi penilaian data objektif dari sembilan bagian/satuan fungsi diantaranya bagian Sumda, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Propan dan SPKT.

Kegiatan tersebut akan berlanjut hingga Jumat (28/4) di mana tim RBP bersama Kemitraan akan meninjau langsung dan memberikan penilaian di tempat pelayanan publik yakni pelayanan SKCK di Kantor Intelkam dan SIM di Kantor Lantas Polres Belu.

Sebelumnya Kapolres Belu AKBP Yandri Irsan memaparkan secara singkat kondisi wilayah hukum Polres Belu yang membawahi dua Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang belum lama menjadi Daerah Otonomi Baru.

"Saya berterima kasih atas kedatangan Tim Reformasi Birokrasi Mabes Polri dan mitra dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri," katnaya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.