Kupang (ANTARA) - Kapolres Flores Timur AKBP Deny Abrahams mengatakan ratusan personel bantuan kendali operasi (BKO) mulai ditarik dari Desa Sandosi, Pulau Adonara, setelah mengamankan konflik "perang tanding" antarwarga dari dua suku memperebutkan lahan di daerah Wulen Wata.
"Situasi di Sandosi, Kecamatan Witihama, sudah kondusif sehingga personel BKO kami kurangi. Pada hari ini mulai ditarik dari lapangan," kata AKBP Deny Abrahams ketika dihubungi Antara dari Kupang, Senin (16/3).
Personel BKO yang ditarik, di antaranya dari Polres Lembata sebanyak 1 SST (satuan setingkat peleton) berjumlah 30 orang, dari Polres Sikka 1 SST, serta puluhan personel Brimob dari Sikka dan Ende 1 SKK (satuan setingkat kompi) berjumlah sekitar 100 orang.
Mereka diterjunkan ke Desa Sandosi setelah pecah konflik berdarah pada Kamis (5/3) antara Suku Kwaelaga dan Lamatokan yang mengakibatkan enam orang tewas terbunuh serta membantu pengamanan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Tokoh adat dari kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk bersama-sama membantu aparat menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif," katanya.
Deny mengatakan bahwa pihaknya tengah mendorong pemerintah daerah setempat untuk ikut serta dalam upaya mempercepat perdamaian antarwarga dari dua suku yang berkonflik.
"Kami mendorong pemerintah daerah ikut membetuk tim gabungan untuk percepatan perdamaian dan pemulihan situasi keamanan di Sandosi," katanya.
Konflik "perang tanding" antarwarga dari dua suku, yakni Suku Kwaelaga dan Suku Lamatokan di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pecah pada hari Kamis (5/3).
Konflik memperebutkan lahan di area perkebunan Wulen Wata di sekitar Pantai Bani itu menewaskan enam orang, masing-masing di antaranya empat orang dari Suku Kwaelaga, dan dua orang dari Suku Lamatokan.
