Optimalkan Proyek Pendulum Nusantara

Minggu, 16 Juli 2017 09:55 WIB

Pengamat ekonomi Dr James Adam MBA

Pejabat Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dapat mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara untuk menarik investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor SPBU untuk daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

Kupang (Antara NTT) - Pengamat ekonom Dr James Adam MBA meminta pejabat Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dapat mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara untuk menarik investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor SPBU untuk daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

"Proyek Pendulum Nusantara ini bisa dioptimalkan untuk menurunkan biaya logistik ke kawasan timur Indonesia guna menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang energi bahan bakar minyak (BBM) seperti membangun Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) di daerah 3T," kata James Adam kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) mengemukakan hal tersebut terkait kendala Pertamina untuk mendapatkan investor dalam rangka membangun SPBU di daerah 3T dan bagaimana solusinya.

Menurut dia, tingkat pengoptimalan proyek Pendulum Nusantara itu juga merupakan salah satu jurus Pemerintah untuk menekan harga komoditas, terutama pangan pokok di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yaitu dengan menurunkan biaya logistik

Mantan Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu mengatakan mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok itu umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya tetapi lebih pada daya beli konsumen terhadap hal itu.

Hal ini, katanya, terjadi karena disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan dalam proses perdagangan antarwilayah dan daerah di Tanah Air diantaranya disebabkan oleh jarak tempuh sarana transportasi.

"Jarak tempuh sarana transportasi darat, laut dan udara dalam proses perdagangan telah menimbulkan perbedaan harga dari lokasi proses produksi (pabrik) hingga hasil produksi itu diperdagangkan atau diantarpulaukan," katanya.

Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi antar pulau harus menjadi prioritas dan proyek Pendulum Nusantara harus lebih dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai penetral.

"Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk membangun sistem logistik nasional yang menopang dan mengintegrasikan suatu perekonomian nasional yang tangguh," ungkapnya.

"Berbeda kalau disparitas harga itu tercipta karena sebab lain, misalnya sebab politik dan sebab pembangunan sehingga menyebabkan kesenjangan sosial diantara warga yang satu dengan lainnya dalam satu kesatuan bangsa," katanya menambahkan.

Apalagi, ujarnya, sejak 2009 hingga saat ini pemerintah RI berkonsentrasi memprioritaskan pembangunan kawasan Indonesia Timur merupakan fakta lain yang tidak terbantahkan, namun proses itu terjadi kesenjangan hingga pada disparitas harga merupakan persoalan bersama untuk mencari solusi.

"Kawasan Indonesia Timur termasuk NTT merupakan yang paling banyak daerah tertinggalnya sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah seperti Papua, Sulawesi, Maluku, serta Nusa Tenggara.

Dia mengatakan harga sejumlah kebutuhan dasar seperti BBM, bahan bangunan, dan bahkan sembako bisa berlipat-lipat lebih mahal dibanding harga produk/barang yang sama di Pulau Jawa dan Sumatera.

Padahal, tingginya harga kebutuhan di daerah pedalaman Irian dan kawasan Indonesia Timur lain tersebut tidaklah dibarengi dengan besaran income (pendapatan) per kapita penduduk setempat, sehingga kemiskinan di kawasan Indonesia Timur semakin merajalela.

Atas dasar itu kebijakan satu harga ini diterbitkan untuk menyikapi permasalahan tersebut. Meski tidak bisa serta-merta bisa diatasi/dientaskan, berbagai program dan kebijakan tengah diluncurkan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara daerah satu dengan daerah lain.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.