Pertanian Perlu Dukungan BMKG

Selasa, 8 Agustus 2017 18:16 WIB

Farry Djemy Francis

Sektor pertanian di mana pun, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memerlukan dukungan informasi yang memadai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kupang (Antara NTT) - Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemy Francis mengatakan sektor pertanian di mana pun, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memerlukan dukungan informasi yang memadai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Dukungan informasi iklim dan cuaca diperlukan agar para petani di NTT tahu pasti sebelum mengambil keputusan kapan harus mengolah lahan, kapan harus menanam, dan lain-lain," kata anggota DPR dari daerah pemilihan NTT itu kepada wartawan di Kupang, Selasa, ketika menghadiri peltakan batu pertama pembanguna gedung BMKG.

Politikus Partai Gerindra itu berharap, dengan kantor baru itu, BMKG dapat meningkatkan pelayanan informasi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang memadai untuk masyarakat di Provinsi Selaksa Nusa itu.

"Terutama dukungan untuk kegiatan-kegiatan para petani kita di NTT. Itu yang menjadi visi paling prioritas berkaitan dengan BMKG dengan mendukung ketahanan pangan kita," katanya.

Fari memandang, kantor layanan baru BMKG itu tepat untuk ditempatkan di NTT sebagai wilayah kepulauan yang perlu mendapat informasi secara cepat untuk mengambil keputusan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Ia mengatakan, informasi dari BMKG juga penting untuk aspek keamanan dan keselamatan di bidang transportasi baik laut, udara, dan darat.

Menurutnya, transportasi laut menjadi moda utama bagi umumnya masyarakat di provinsi itu untuk menyeberang dari satu daerah ke lainnya.

Informasi BMKG menjadi sangat penting untuk bahan pengambilan keputusan apakah moda transportasi itu bisa beroperasi atau tidak. Demikian pula untuk moda tranportasi udara dan darat. "Apalagi kita di NTT ini kondisi cuaca kita sangat ekstrim pada musim-musim tertentu," katanya.

Sejumlah aspek penting itulah yang diharapkannya dapat ditingkatkan melalui layanan kantor baru BMKG tersebut karena menurutnya Komisi V telah memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran. Proses pembangunan kantor layanan baru itu didukung dengan anggaran mencapai Rp11 miliar.

Adapun pola pembangunan kantor di atas lahan seluas 8.600 meter persegi yang disiapkan Pemerintah Kota Kupang itu dilakukan dengan pola tahun jamak yang ditargetkan beroperasi pada 2019.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.