Antropolog: Pembangunan Kawasan Perbatasan Sudah Memadai

Senin, 28 Agustus 2017 19:41 WIB

Pater Gregor Neonbasus SVD

"Kalau dilihat dari perspektif harga diri bangsa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pembangunan kawasan perbatasan sungguh sangat luar biasa," kata Pater Gregor Neonbasus, SVD.

Kupang (Antara NTT) - Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unika) Kupang Pater Gregor Neonbasu, SVD menilai bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap kawasan perbatasan sudah sangat memadai.

"Kalau dilihat dari perspektif harga diri bangsa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pembangunan kawasan perbatasan sungguh sangat luar biasa. Artinya bahwa saya mempunyai kesan yang positif akan hal itu dari sebelumnya yang tidak diperhatikan saat ini sudah mendapatkan perhatian," kata Gregor saat ditemui Antara di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan perbatasan khususnya NTT seperti dalam hal pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pembangunan jalan pararel di kawasan perbatasan yang berbatasan dengan Timor Leste itu.

Menurutnya semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla berbagai pembangunan terus dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi beranda dari Bangsa Indonesia.

Biarawan Katolik itu mengaku bahwa pada tahun 1990-an hingga 2014 kawasan perbatasan sangat memprihatinkan. "Kalau saat ini saya ke perbatasan, saya sangat bangga karena perkembangannya sungguh luar biasa. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kondisinya sangat menyedihkan," ujarnya.

Perkembangan kawasan perbatasan yang sangat megah itu, menurutnya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat kawasan perbatasan.

Namun hal yang harus diperhatikan saat ini oleh pemerintah adalah kelanjutan dari pembangunan di kawasan perbatasan tersebut dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, dari pantauannya masih belum banyak masyarakat perbatasan yang merasakan dampak dari pembangunan itu.

"Mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar pemerintah bisa melihat dinamika perekonomian masyarakat kita di kawasan perbatasan. Sebab nampaknya kita lebih berusaha untuk mensejaterahkan masyarakat Timor Leste dibandingkan dengan masyarakat kita sendiri yang ada di perbatasan," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan bebas visa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Timor Leste tentu saja menguntungkan masyarakat negara itu.

"Banyak warga Timor Leste yang datang ke Atambua masuk dengan bebasnya dan tidak membayar, kemudian pergi membawa hasil kebutuhan pokok yang dibeli dengan bebas di daerah kita. Inikan bagi saya membingungkan karena memang mereka yang membutuhkan komoditas kita. Sedangkan kita kalau hanya melintas sebentar saja sudah harus membayarnya inikan merugikan buat kita," tambahnya.

Lebih lanjut iapun berharap agar ke depannya tidak hanya pembangunan infrastruktur saja yang diterus dikembangkan namun pembangunan manusiannya juga harus dikembangkan dengan terus memberdayakan masyarakat perbatasan.