"Jumlah ini jauh berbeda dengan tahun 2017. Pada 2017 pemerintah pusat hanya memberi target pengadaan beras untuk NTT sebanyak 2.270 ton. Artinya, target untuk pengadaan 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan," kata Kepala Bulog Divre NTT Efdal MS di Kupang, Selasa.
Dia mengatakan setiap tahun jumlah pengadaan beras yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bulog NTT memang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, misalnya, pengadaan beras yang dibebankan sebanyak 1.850 ton, namun tahun 2017 naik menjadi 2.270 ton.
Ia menjelaskan peningkatan pengadaan beras untuk NTT tersebut, karena pemerintah melihat bahwa area persawahan di NTT makin meningkat serta jumlah konsumsi masyarakat akan beras di provinsi ini juga meningkat.
"Pemerintah melihat bahwa area pesawahan atau luas lahan tanam kita besar. Kemudian juga konsumsi masyarakat NTT akan beras juga besar sehingga alokasi pengadaannya pun ditingkatkan jumlahnya," ujarnya.
Peningkatan pengadaan beras pada 2018 ini ditempuh walaupun angka pengadaan beras di NTT pada 2017 hanya mencapai 15 persen dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia menjelaskan tidak tercapainya angka pengadaan beras tersebut karena beberapa kendala, seperti gagal panen, kemarau berkepanjangan, serta hama belalang di daerah-daerah penghasil beras di NTT.
Ia mengatakan jika pada 2018 sejumlah daerah berhasil menghasilkan panenan yang bagus, tanpa adanya serangan hama maka otomatis target dari pemerintah itu dapat tercapai.
Bahkan, kata dia, hal itu akan mengurangi jumlah distribusi beras dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Jawa Timur, NTB, serta Sulawesi Selatan.
Ia mengaku optimistis target dari pemerintah itu dapat tercapai pada 2018. Apalagi, jika upaya merealisasikan target tersebut mendapat bantuan dari TNI.
"Saya belum lihat lagi apakah ada kerja sama dengan TNI lagi di tahun ini. Namun saya optimis target pemerintah itu dapat tercapai," katanya.
Dia mengatakan setiap tahun jumlah pengadaan beras yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bulog NTT memang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, misalnya, pengadaan beras yang dibebankan sebanyak 1.850 ton, namun tahun 2017 naik menjadi 2.270 ton.
Ia menjelaskan peningkatan pengadaan beras untuk NTT tersebut, karena pemerintah melihat bahwa area persawahan di NTT makin meningkat serta jumlah konsumsi masyarakat akan beras di provinsi ini juga meningkat.
"Pemerintah melihat bahwa area pesawahan atau luas lahan tanam kita besar. Kemudian juga konsumsi masyarakat NTT akan beras juga besar sehingga alokasi pengadaannya pun ditingkatkan jumlahnya," ujarnya.
Peningkatan pengadaan beras pada 2018 ini ditempuh walaupun angka pengadaan beras di NTT pada 2017 hanya mencapai 15 persen dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia menjelaskan tidak tercapainya angka pengadaan beras tersebut karena beberapa kendala, seperti gagal panen, kemarau berkepanjangan, serta hama belalang di daerah-daerah penghasil beras di NTT.
Ia mengatakan jika pada 2018 sejumlah daerah berhasil menghasilkan panenan yang bagus, tanpa adanya serangan hama maka otomatis target dari pemerintah itu dapat tercapai.
Bahkan, kata dia, hal itu akan mengurangi jumlah distribusi beras dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Jawa Timur, NTB, serta Sulawesi Selatan.
Ia mengaku optimistis target dari pemerintah itu dapat tercapai pada 2018. Apalagi, jika upaya merealisasikan target tersebut mendapat bantuan dari TNI.
"Saya belum lihat lagi apakah ada kerja sama dengan TNI lagi di tahun ini. Namun saya optimis target pemerintah itu dapat tercapai," katanya.
