Kupang (AntaraNews NTT) - Hiruk- pikuk pemilihan gubernur dan wakilnya serta pemilihan bupati dan dan wakil bupati sudah mulai ramai dibicarakan oleh setiap pendukungnya.
Hari pencoblosan tinggal menghitung hari lagi. Tanggal 27 Juni tepatnya masyarakat di seluruh wilayah Indonesia khususnya di sejumlah kabupaten dan provinsi di NTT akan mulai mencoblos guna memilih pemimpin baru untuk memimpin daerahnya selama lima tahun kedepan.
Di berbagai media sosial walaupun belum memasuki masa kampanye, sejumlah pendukung masing-masing calon sudah mulai mempromosikan dan mengunggulkan pasangannya masing-masing.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri akan ada 10 kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak. Bersamaan dengan itu ula akan diadakan pemilihan gubernur untuk periode 2018-2023 yang semuanya serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni.
Sepuluh kabupaten di NTT yang akan mengelar pilkada serentak pada 27 Juni mendatang yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT memastikan bahwa untuk Pilkada Pemilihan Gubernur NTT, hanya empat pasangan yang mendaftar sampai akhir pendaftaran yakni pada 10 Januari 2018 beberapa bulan yang lalu.
"Pendaftaran dimulai pada Senin (8/1) hingga Rabu (10/1), dan hingga Rabu malam tak ada lagi calon gubernur yang mendaftar," kata Ketua KPU NTT Maryanti Adoe di Kupang, beberapa waktu lalu.
Khusus untuk Pilgub NTT sendiri empat pasangan calon yang mendaftar di KPU itu yakni, pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni, pasangan Benny K. Harman-Benny Litelnoni, Pasangan Esthon Foenay-Christian Rotok dan terakhir adalah pasangan Victor Laiskodat-Josef Nae Soi.
Pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni diusung oleh dua partai yakni PDI-P dengan 10 kursi dan PKB dengan lima kursi sehingga totalnya 15 kursi. Sementara Benny K Harman dan Benny Litelnoni diusung oleh partai Demokrat dengan delapan kursi, PKPI tiga kursi dan PKS dua kursi.
Kemudian untuk pasangan Esthon-Christian Rotok diusung oleh Partai Gerindra yang memiliki delapan kursi serta PAN yang memiliki lima kursi.Sementara untuk Victor Laiskodat dan Josef diusung oleh partai NasDem dengan delapan kursi, Golkar dengan 11 Kursi dan Hanura dengan lima kursi.
Semuanya menurut KPU telah memenuhi syarat dan siap untuk melanjutkannya ke tahapan berikutnya yakni melakukan verifikasi bakal calon yang dimulai pada Februari.
Berbagai harapan datang dari KPU serta Badan Pengawas Pemilu NTT, yakni berharap agar setiap pasangan serta pendukung masing-masing pasangan tetap menjaga keaamanan selama berbagai tahapan berlangsung hingga sampai hasil pemungutan suara.
KPU sendiri juga mengimbau setiap pasangan calon agar tetap menaati berbagai peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan UU yang berlaku.
"Tetaplah menjaga persaudaraan diantara kita. Jangan sampai hanya karena Pilkada Serentak hubungan persaudaraan kita jadi rusak," ujarnya.
Berbagai harapan juga muncul dari keempat pasangan calon gubernur NTT itu. Pasangan Nomor Urut satu Esthon Foenay-Christian Rotok menyerukan agar Pilgub dan Pilbup di NTT berjalan dengan aman dan damai.
Demikian juga harapan Pilkada aman dan damai datang dari pasangan Benny K Harman-Benny Litelnoni dan tidak terjadi kecurangan saat pelaksanaan Pilkada serentak nanti.
Amannya pilkada
Harapan Pilkada NTT aman dan damai juga datang dari Gubernur NTT Frans Lebu Raya beberapa waktu lalu. Menurut Frans Lebu Raya,tak ada untungnya jika sebuah jalinan keakraban atau persaudaraan itu hancur hanya gara-gara Pilkada yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun itu.
Masyarakat boleh berbeda-beda dalam memilih pemimpin, namun perbedaaan itu tidak lantas memecah-belah persaudaraan yang sudah dirajut dengan baik selama ini.
Berbagai peristiwa konflik dalam Pilkada masa lampau di daerah itu maupun daerah lainnya harus bisa menjadi cerminan yang mendewasakan setiap orang untuk menjaga agar suasana aman dan damai tetap tercipta.
"NTT di mata daerah lain telah menoreh penilaian yang baik sebagai daerah yang damai, yang toleransinya yang tinggi, saya minta agar ini tetap kita jaga, karena dengan suasana aman dan damai kita bisa membangun daerah ini menjadi cepat maju," katanya.
Masyarakat pun diajak agar lebih cerdas memilih pemimpin secara dewasa dan cerdas tanpa memainkan isu-isu primodial dan sektarian.
Perkembangan teknologi media sosial juga sering mengkhawatirkan karena banyaknya infomasi bohong yang disebarluaskan penggunanya yang sulit diketahui identiasnya.
Untuk itu, gubernur dua periode itu mengingatkan masyarakat agar berhati-hati mengonsumsi informasi terutama menyambut Pilkada mendatang sehingga tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong.
"Jangan gunakan teknologi untuk menyebarkan hoaks, kabar-kabar yang bohong, ataupun ujaran kebencian yang memicuh konflik," timpalnya.
Terkait pengamanan Pilkada di NTT sendiri ia memberikan hak sepenuhnya kepada Polda NTT selaku otoritas keamanan di wilayah itu.
Kapolda NTT Irjen Polisi Raja Erizman mengatakan 9.800 personel gabungan baik Polri dan TNI akan diturunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2018 pada Juni mendatang.
Jumlah personel Polda secara keseluruhan ada 11 ribu orangn. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan 2/3 pasukan untuk pengamanan Pilkada di NTT.
Ia mengatakan bahwa pasukan yang telah disiapkan itu, terdiri atas 6.600 personel dari Polri dan 3.200 personel dari TNI-AD belum termasuk dengan Satpol PP dan pihak keamanan lainnya.
Mantan kadivkum Mabes Polri ini juga menegaskan bahwa akan menindak tegas siapa pun yang berani, berbuat kerusuhan atau merusak keamanan dan ketertiban yang sudah ada di NTT ini.
"Jangan berani-berani merusak atau mengganggu jalannya Pilkada di NTT. Kalau ada yang berani menjadi provokator yang kemudian berujung pada konflik sudah pasti akan kami tindak," tuturnya.
Sampai dengan saat ini ia mengaku kondisi keamanan di NTT masih stabil.Oleh karena itu kondisi seperti itu tetap dijaga sampai pada selesai Pilkada NTT.
Sementara itu Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan pada intinya TNI-AD selalu siap jika dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan Pilkada serentak.
"Kalau dari TNI ada sekitar 3.200 personel yang kita siapkan.Pada Intinya kita selalu siap jika dimintai bantuan," tuturnya.
Secara keseluruhan 10 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serta Pilgub NTT diberikan perhatian serius.Pihaknya tidak ingin berspekulasi soal daerah mana yang rawan terjadinya konflik saat Pilkada nanti.
"Semua daerah bagi kami rawan. Oleh karena itu perhatian kita buat 10 kabupaten yang menggelar Pilkada Bupati-Wakil Bupati serta Pilgub 2018 menjadi penting bagi kami," tambahnya.
Kapolda dan Danrem pun mengharapkan agar semua pihak harus bekerja sama guna menjaga keamanan di provinsi berbasis kepulauan itu. Keamanan di NTT menurutnya bukan hanya tugas TNI-Polri tetapi juga seluruh masyarakat di NTT.
Jaga kebhinekaan
Pilkada di Indonesia akan digelar di 17 Provinsi. Total calon yang mendaftar di KPU hingga saat ini mencapai 116 orang atau 58 pasang.
Presiden Joko Widodo saat berada di NTT pada Januari lalu itu juga mengimbau masyarakat tetap menjaga suasana Kbhinekaan menyambut pilkada serentak di tahun 2018 yang akan digelar untuk 171 daerah seluruh Indonesia. Hajatan besar ini sama sekali belum pernah dilaksanakan di negara lain di dunia ini.
"Tahun 2018 ini kita memasuki tahun politik, ini yang perlu kita perhatikan agar kita semua bersama-sama menjaga Kbhinekaan kita sehingga pesta demokaasi ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Jokowi mengatakan hanya dengan kematangan dan kedewasaaan berpolitiklah, masyarakat bisa memastikan pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan aman dan lancar.
"Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik membuat antarteman menjadi pecah, antartetangga berpisah, antarkampung menjadi terbelah, tidak boleh seperti itu, sekali lagi saya tegaskan tidak boleh seperti itu," tambahnya..
Jokowi mengingatkan demokasi dalam rangkaian proses pilkada serentak tidak diwarnai dengan hal-hal yang menciderai persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan politik boleh saja berbeda namun setelah pemilihan berlangsung masyarakat meski kembali hidup bersaudara dalam suasana yang aman dan damai seperti sedia kala.
"Terlalu besar biaya yang kita tanggung kalau kita merusak persaudaraan dan persatuaan kita gara-gara memilih bupati, wali kota, gubernur, dan presiden," katanya.
Presiden mengingatkan semua elemen masyarakat menghindari penggunaan media sosial untuk saling menghujat, saling menyerang, menjelekkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain yang berbeda pilihan politik selama proses Pilkada.
Hal-hal ini, katanya, bukan menirukan budaya dan tradisi demokrasi di Indonesia karena negara ini merupakan negara yang santun, memiliki tradisi keramahtamahan yang baik dan diakui berbagai negara.
