#APBN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti pentingnya solusi untuk meningkatkan permintaan kredit, agar kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank anggota ...

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung RI telah menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam rangka mengawal Anggaran Pendapatan dan ...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana meningkatkan kontribusi investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara(Danantara) secara konsisten hingga 2029. ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disiapkan untuk ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan strategi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,0-5,2 persen yang mulai dijalankan pada paruh kedua tahun 2025 ini. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Hakim ...

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut pemerintah mempelajari lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang melarang wakil menteri ...

Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri melakukan praktik rangkap jabatan, sebagaimana layaknya menteri, agar mereka fokus untuk mengurus kementerian yang diamanahkan kepadanya. Hal itu ...

Mahkamah Konstitusi dijadwalkanmemutus perkara uji materi yang mempersoalkan praktik wakil menteri merangkap jabatan pada Kamis ini dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan yang digelar mulai ...