Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp32,6 triliun dari total alokasi sebesar ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat imbas kebijakan tarif resiprokal, terutama mengenai pembelian dan investasi energi, ...
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai ...
Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya ...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencetak defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari ...
Pemerintah bisa menarik surplus Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ...
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Provinsi Bali yang mewajibkan wisatawan mancanegara memiliki tabungan minimal akan mewujudkan ...
Dalam setahun terakhir, kebijakan moneter Indonesia bergerak semakin longgar. Bank Indonesia (BI) telah membuka keran moneter lebar-lebar. “Air” sudah dilepas dari hulu, tetapi hingga ...
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Provinsi NTT pada 2025 mencapai ...
Berbicara tentang otonomi daerah pada penghujung 2025 sama artinya dengan berbicara tentang napas terakhir dari agenda Reformasi 1998 yang harus terus dijaga. Otonomi bukan sekadar pembagian ...