#BIROKRASI

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengajak 1.421 lulusan Universitas Nusa Cendana memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara bijak untuk mendukung pembangunan ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan reformasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak, digitalisasi sistem pemungutan, dan penguatan pengawasan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperkuat kapasitas analis kebijakan guna mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi ...

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebut pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) oleh satuan ...

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi hingga saat ini telah mengoperasikan 306 unit autogate (sistem perlintasan otomatis) yang tersebar di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) udara (bandara) ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati nama-nama yang muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Iya, pasti ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap bermula dari penyimpangan yang dianggap sepele dan kemudian berkembang menjadi pelanggaran yang lebih ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan urgensi negara menghadirkan regulasi khusus untuk melakukan tata kelola teknologi kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. ...

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola negara berjalan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pengalaman Indonesia sejak ...