#BUMD

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak 96,24 persen penyelenggara negara atau wajib lapor telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun ...

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi karyawan swasta bersifat imbauan, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan ...

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mendorong relaksasi kebijakan fiskal guna menjaga keseimbangan belanja pegawai dan kualitas layanan publik di tengah keterbatasan PAD dan tekanan keuangan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara atau wajib lapor untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 paling ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hingga 11 Maret 2026 tercatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara atau wajib lapor telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 baru mencapai 35,52 persen per 31 ...

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Roland E. Fanggidae, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan program prioritas nasional serta potensi daerah ...

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) dalam pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2025. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempersilakan masyarakat setempat untuk memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Aceh untuk membangun, memperbaiki rumah, maupun ...