#DEMOKRASI

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

Berbicara tentang otonomi daerah pada penghujung 2025 sama artinya dengan berbicara tentang napas terakhir dari agenda Reformasi 1998 yang harus terus dijaga. Otonomi bukan sekadar pembagian ...

Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ...

Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyatakan tiga tema yang menjadi pembahasan dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ...

Utusan Khusus Australia Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Hon Mark Dreyfus KC mengaku akan mendukung Indonesia jika nantinya mencalonkan diri menjadi ketua Dewan HAM Perserikatan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika menilai anggota DPR maupun DPRD tidak lagi layak menjadi anggota dewan, rakyat selaku pemilih dapat mengajukan protes kepada partai politik yang menaungi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang meminta rakyat bisa ...

Dalam dua dekade terakhir, dinamika intelijen dunia mengalami percepatan transformasi yang tidak lagi berjalan linier. Perubahan geopolitik global mulai dari rivalitas kekuatan besar, perlombaan ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meminta akhir masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan presiden dan anggota kabinet. ...