#DPR

Kumpulan berita dpr, ditemukan 3651 berita.

Mahasiswa minta MK beri batasan soal hak amnesti dan abolisi Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk memberikan batasan yang jelas terkait hak pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 ...

KPK: Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka sejak 8 Januari 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka ...

KPK mengumumkan Yaqut Cholil dan Gus Alex tersangka kasus kuota haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan ...

Komisi III DPR menegaskan kedudukan Polri harus tetap berada di bawah Presiden

Komisi III DPR RI menyampaikan kesimpulan dari rapat bersama dua orang pakar yang menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polriharus tetap berada di bawah Presiden. ...

Kriminolog mengusulkan diadakan dua Wakapolri untuk wilayah timur dan barat

Pakar kriminologi Universitas Indonesia Profesor Adrianus Eliasta Sembiring Meliala saat rapat dengan Komisi III DPR RI mengusulkan diadakannya dua jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik ...

PA Bandung: Hak asuh anak jatuh kepada Atalia

Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung menyatakan hak asuh anak pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Camillia Laetitia Azzahra atau akrab disapa Zara, disepakati berada di bawah pengasuhan ibunya ...

Ridwan Kamil dan Atalia resmi bercerai

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bercerai dengan istrinya yang juga anggota DPR RI Atalia Praratya setelah permohonan cerai keduanya dikabulkan Pengadilan Agama Bandung."Saya ...

Survei Denny JA: Suara elit parpol terkait pilkada DPRD tak diamini konstituen

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa suara dari elite-elite partai politik tentang wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD nyatanya tak diamini ...

Menkum mengungkapkan progres pembentukan lima peraturan pelaksana KUHP

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan progres pembentukan lima peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk mengenai ...

Menkum: Yang bisa adukan kumpul kebo hanya pasangan sah dan ortu

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...