#KEADILAN EKONOMI

Kumpulan berita keadilan ekonomi, ditemukan 232 berita.

Pilkada langsung, demokrasi prosedural, dan ilusi kesejahteraan rakyat

Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya ...

Megawati menegaskan kritik pemerintah harus berbasis data, bukan emosi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakansikap kekritisan dan pengawasan terhadap kekuasaan harus selalu dilandasidata dan fakta, bukan kemarahan atau serangan personal. ...

PDIP meluncurkan maskot baru bernama Barata

PDI Perjuangan (PDIP) meluncurkan maskot baru bernama Barata saat Rakernas dan perayaan HUT ke-53 partai di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta Timur, Sabtu. Ketua DPP PDIP Bidang ...

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Armand Maulana dkk soal uji materi UU Hak Cipta

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan musisi Tubagus Arman Maulana (Armand Maulana), Nazril Irham (Ariel NOAH), serta 27 musisi dan penyanyi lainnya soal perkara uji materi ...

Menahan tarif PPN 2026, menguatkan optimisme publik

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis. Di balik angka-angka big data yang menunjukkan ...

Kementerian ESDM dan PLN salurkan 13.891 sambungan listrik gratis di NTT selama 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN mencatat telah menyalurkan 13.891 sambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025. ...

Jamkrindo memperkuat ekosistem pelatihan pidana kerja sosial di NTT

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memperkuat ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dukungan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi peserta ...

Kemenkum memperkuat arah reformasi hukum di NTT

Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat arah reformasi hukum di Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Hukum Daerah sebagai forum evaluasi, sinkronisasi program, dan perumusan ...

Anggota DPR mendesak Kemenag beri sanksi madrasah yang terbukti pungli

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Kementerian Agama (Kemenag) agar memberikan sanksi tegas terhadap madrasah yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam Penerimaan ...

Lingkaran setan bencana banjir di Sumatra

Bencana banjir dan longsor di Sumatra kembali menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kegagalan struktural dalam mengelola sumber daya alam. Peristiwa tersebut sering disederhanakan sebagai ...