Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentangPolri dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang yang ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai implementasi pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam 30 tahun pelaksanaan otonomi ...
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi menjaga kepercayaan publik. Hal ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyinkronkan sejumlah kebijakan strategis bersama Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan layanan ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan dokumen penting aman pasca kebakaran di Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan aturan baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yakni pengenaan denda jika KTP elektronik ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menangkap program unggulan pemerintah pusat. ...
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...