#KEMENKUM NTT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mendorong pemahaman regulasi dan kekayaan intelektual (KI) bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur melalui diskusi hukum ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperluas akses layanan hukum masyarakat Kabupaten Flores Timur melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menyelaraskan peraturan daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan regulasi terbaru untuk memastikan kepastian ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengawal Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sikka agar memiliki norma yang jelas dan implementatif dalam pelaksanaan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) meningkatkan pengawasan dan pembinaan notaris guna memastikan pelaksanaan tugas yang berintegritas dan profesional sehingga ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mendorong penguatan tata kelola Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui harmonisasi sejumlah rancangan regulasi daerah agar ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mendukung layanan kewarganegaraan yang transparan, profesional, dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengoptimalkan pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) untuk mendokumentasikan dan melindungi kekayaan budaya masyarakat di ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melindungi merek produk usahanya melalui pendaftaran kekayaan intelektual guna memberikan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong penguatan tata kelola Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui harmonisasi empat rancangan peraturan daerah (Raperda) agar ...