#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1012 berita.

Kemenkeu berencana melakukan 'tabayyun' dengan MUI soal pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan tabayyun (klarifikasi) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat menyamakan persepsi terkait kesesuaian ...

Publik menitip isu suap hingga kebebasan beragama dalam reformasi Polri

Tim Percepatan Reformasi Polri menyerap masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk FKUB, Setara Institute, hingga Gusdurian, untuk perbaikan institusi kepolisian. Ketua FKUB Bali, Ida ...

Komandan kompi mengaku lebih dulu mencambuk Prada Lucky

Komandan Kompi (Danki) A Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) 834/Wakanga Mere Lettu Inf Ahmad Faisal mengaku lebih dulu mencambuk Prada Lucky Namo kemudian diikuti oleh tentara ...

Gus Yahya menegaskan tidak berniat mundur dari Ketua Umum PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal ...

Ketika Intelijen Indonesia dalam pusaran geopolitik global

Dalam dua dekade terakhir, dinamika intelijen dunia mengalami percepatan transformasi yang tidak lagi berjalan linier. Perubahan geopolitik global mulai dari rivalitas kekuatan besar, perlombaan ...

KPK juga tunggu hasil kajian kementerian/lembaga soal putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan juga menunggu hasil kajian kementerian/lembaga lain soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun lembaga antirasuah tersebut sedang mengkajinya di ...

Saksi ahli perkara Prada Lucky bicara pola pembinaan atasan bawahan di TNI

Deddy Manafe selaku saksi ahli pidana militer berbicara soal pola pembinaan atasan terhadap bawahan dalam tubuh TNI, saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Lucky Namo usai ...

Pakar: Putusan MK merupakan pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan pemandu konstitusional untuk amandemen ...

Merujuk putusan MK sebagai titik balik reformasi Polri dan birokrasi sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

DPR membedah kembali RUU KUHAP sebab puluhan masalah perlu dibahas lagi

Komisi III DPR RI membedah kembali draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebab ada puluhan klaster masalah yang perlu dibahas lagi di tingkat panitia kerja ...