#KEWENANGAN

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi instrumen strategis dalam ...

Komisi Yudisial memastikan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA)dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG). ...

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan hingga saat ini dirinya masih berfokus menjalankan tugas sebagai Ketua Komisi XI DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan merespons kabar ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bersiap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Anggota Dewan ...

Kementerian Hukum menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru memberikan legitimasi normatif yang lebih jelas terhadap eksistensi PPNS sebagai penyidik yang memperoleh kewenangan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. ...

Pengamat pasar modal, yang Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan bahwa dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, peristiwa pengunduran diri petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu dievaluasi. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan berdasarkan dalil pemohon perkara dengan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dipilih dari jajaran direksi BEI yang tengah menjabat saat ini ...

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT bersama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) memperkuat sinergisitas dalam mengawal penegakan hukum dan pemulihan aset negara di ...