#KOMISI II DPR RI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyampaikan pihaknya masih menunggu aturan teknis terkait kebijakan para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang statusnya akan diambil ...

Fraksi Partai Golkar DPR RI merotasi sejumlah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk mengganti Ketua Komisi X dan Ketua Komisi XII DPR RI. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M ...

Rapat Paripurna DPR menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 menggantikan pejabat sebelumnya, Hery Susanto, yang dicopot karena terjerat kasus dugaan ...

Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI meninjau wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengawal percepatan penanganan korban dan ...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik kebijakan pemerintah untuk mencegah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dirumahkan karena kesulitan pembiayaan. Menurut ...

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada anggaran 2027. "Situasi ...

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menyatakan rencana alokasi bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah, diharapkan memperkuat kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodokusulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai ...

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai pembaruan regulasi fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam mendorong investasi, ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus terlebih dahulu melakukan efisiensi pos-pos anggarannya masing-masing sebelum mengajukan kebutuhan ...