Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan seorang tersangka dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi setelah penyelenggaraan retret kepala daerah dalam aspek pencegahan korupsi. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ mempunyai 55 aset berupa tanah dan bangunan, tetapi banyak yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkanBupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZdiduga memakai uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp2,25 miliar untuk membeli saham ...
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai Rp9,06 miliar pada kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ. "Dalam peristiwa ...
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai penegakan hukum terhadap pejabat negara tidak memerlukan izin presiden karena tidak diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Margarito ...
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses penyidikan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait kasus dugaan korupsi dilakukan secara transparan ...
Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai polemik yang bermula dari sebuah konferensi pers terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyita perhatian masyarakat. Dalam forum ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan. “Perkara ini diduga ...