#MAHKAMAH KONSTITUSI

Kumpulan berita mahkamah konstitusi, ditemukan 816 berita.

Yusril: Ketentuan penempatan Polri di jabatan ASN tetap berlaku pascaputusan MK

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan ketentuan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu seperti di ASN tetap sah dan berlaku. "Hal ini menyusul Putusan Mahkamah ...

Yusril: Komisi Reformasi Polri segera rampungkan laporan untuk diserahkan ke Presiden

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan draf laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri ditargetkan selesai pada akhir bulan ini untuk ...

Analis: Putusan MK menegaskan kepastian hukum pengisian jabatan ASN oleh Polri

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait UU ASN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait UU Polri, ...

KPD ajukan permohonan uji pasal ambang batas parlemen ke MK

Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas parlemen kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai belum menghadirkan ...

Wartawan tak bisa dipidana?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

Komisi II DPR mulai menggelar rapat RUU Pemilu

Komisi II DPR RI mulai menggelar rapat untuk membahas dan mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ...

Mensesneg: Revisi UU Pemilu tak atur koalisi permanen

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak mengatur mengenai koalisi permanen partai-partai politik. ...

MK menolak uji materi perlindungan untuk kolumnis disamakan wartawan

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang meminta agar perlindungan hukum untuk kolumnis dan kontributor lepas disamakan dengan wartawan. ...

Mahkamah Konstitusi: Sanksi pidana maupun perdata tak boleh jadi instrumen utama sengketa pers

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...

Mahkamah Konstitusi perjelas makna "perlindungan hukum" terhadap wartawan di UU Pers

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...