Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya ...
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk memberikan batasan yang jelas terkait hak pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah dan DPR RI telah melalui proses yang sangat panjang dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk meninggalkan warisan ...
Sebagian besar tim pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer Amerika Serikat (AS), Sabtu (3/1), demikian disampaikan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir ...
Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...
Mahkamah Agung (MA) telah membentuk panitia seleksi yang akan menjaring calon pengganti Hakim Konstitusi Anwar Usman yang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun pada pengujung tahun 2026. ...
Berbicara tentang otonomi daerah pada penghujung 2025 sama artinya dengan berbicara tentang napas terakhir dari agenda Reformasi 1998 yang harus terus dijaga. Otonomi bukan sekadar pembagian ...
Pengamat politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menyebutkan penyusunan peraturan pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ...
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dapat diuji materi ke Mahkamah Agung manakala ada permohonan dari masyarakat yang ...