#PENDAPATAN DAERAH NTT

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Rolland E. Fanggidae mendorong sinergi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih agar keduanya saling melengkapi dalam memperkuat ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) mencapai Rp1,397 triliun hingga akhir ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena meminta aparatur sipil negara berperan aktif mengedukasi masyarakat mengenai optimalisasi pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Malaka tentang ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah itu. Wali Kota ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memberlakukan program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor 2026 dengan pembebasan denda 100 persen, potongan tunggakan, dan insentif bagi wajib ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan kebijakan larangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp12,54 triliun hingga Mei 2026, ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan pemerintah daerah di Provinsi NTT secara konsolidasi mencapai Rp7,09 triliun hingga Mei 2026, sedangkan belanja daerah sebesar ...

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Rolland E. Fanggidae meminta pemerintah mengkaji kembali wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi pemilik kendaraan ...