#PERINTANGAN PENYIDIKAN

Kumpulan berita perintangan penyidikan, ditemukan 65 berita.

Memulihkan Ombudsman demi menjaga pelayanan publik

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola negara berjalan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pengalaman Indonesia sejak ...

KPK menemukan upaya untuk menghambat penyidikan kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan upaya pihak-pihak eksternal untuk menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru ...

Kejagung menyita dokumen dalam penggeledahan di Ombudsman RI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita barang bukti dokumen dalam penggeledahan di kantor Ombudsman RI dan rumah anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika pada Senin (9/3). “Ada dokumen sama ...

Kejagung menggeledah rumah anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika

Kejaksaan Agung membenarkan menggeledah rumah anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng. Penggeledahan ini bersamaan ...

Kejagung menggeledah gedung Ombudsman terkait kasus minyak goreng

Kejaksaan Agung menggeledah gedung Ombudsman RI terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang melibatkan tiga korporasi. Penggeledahan itu dilaksanakan oleh ...

Polda NTB resmi memecat Kompol Yogi dari kepolisian

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat secara resmi memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol I Made Yogi Purusa Utama dari kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda ...

Kejagung pelajari untuk tentukan langkah usai Tian Bahtiar dkk divonis bebas

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menentukan langkah usai tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara korupsi divonis bebas, yaitu Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, Junaedi ...

Kejagung mempelajari putusan MK yang ubah bunyi pasal perintangan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). "Terkait ...

MK mengubah bunyi pasal "obstruction of justice" agar tak disalahartikan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU ...

MK tidak menerima uji materi Hasto soal pasal perintangan penyidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicedi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan ...