#PERLUDEM

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani ...

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024 ditinjau ulang. "Aturan ini jelas membatasi ...

Ketentuan ambang batas calon presiden (presidential treshold) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai politik, kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk ...

Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun pemilihan presiden oleh MPR RI, kata anggota Dewan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kecuali ...