#PILKADA DPRD

Kumpulan berita pilkada dprd, ditemukan 369 berita.

Survei Denny JA: Suara elit parpol terkait pilkada DPRD tak diamini konstituen

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa suara dari elite-elite partai politik tentang wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD nyatanya tak diamini ...

KPK menekankan aturan jelas soal wacana pilkada oleh DPRD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi yang jelas. "Mekanisme pemilihan apa pun harus ...

Negara harus hadir mencegah modal politik tinggi

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah dipilih DPRD

Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ...

KPK akan memeriksa pihak bank yang pinjamkan uang untuk kampanye Ardito Wijaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa pihak bank yang meminjamkan uang untuk kebutuhan kampanye mantan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) saat menjadi peserta Pilkada 2024. ...

KPK menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah sudah tidak secara langsung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui seseorang yang menjadi perwakilan atau ...

Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami ...

Upaya menuju kabupaten merdeka fiskal

Diskusi terbatas antara Komisi II DPR RI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi ruang pertemuan gagasan yang sarat makna tentang arah kebijakan fiskal daerah dan masa ...

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, solusi "buah simalakama"

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...

Bamsoet: Putusan MK buka babak baru demokrasi elektoral

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Dia menjelaskan, pemilu nasional ...