#POLRI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pihaknya menghormati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan disahkan, tidak mengatur penyadapan sama sekali. ...

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ...

Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan dokumen asli ijazah doktoral atau strata tiga (S-3) ke hadapan publik usai dilaporkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri ...

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memulai Operasi Zebra 2025 secara serentak di seluruh Indonesia pada17 hingga 30 November 2025. "Mulai hari ini secara serentak dilaksanakan Operasi ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerjunkan 895 personelnya dalam operasi Zebra Turangga 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang pelaksanaannya dimulai pada Senin (17/11) hingga 30 ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan pemandu konstitusional untuk amandemen ...

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masihmempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri atau ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...