#PRODUK HUKUM DAERAH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengharmonisasikan dua rancangan regulasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat akuntabilitas dan kepastian ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat kualitas regulasi di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati. Kepala Kantor ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku kreatif di Kabupaten Belu melalui koordinasi dan pendampingan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong pelindungan Indikasi Geografis Kenari Alor guna meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat nilai ekonomi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperkuat reformasi regulasi pemilihan kepala desa melalui analisis dan evaluasi peraturan daerah guna mendorong harmonisasi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong perlindungan hak cipta program Sunday Market Buat Orang Kupang (Saboak) sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membentuk Sentra Kekayaan Intelektual (KI) sebagai langkah strategis memperkuat ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperkuat edukasi perlindungan merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumba Tengah guna memperluas pengawasan Kekayaan Intelektual ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) melalui kegiatan peningkatan ...