#PROVINSI NTT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperluas akses bantuan hukum hingga tingkat desa melalui penyuluhan hukum dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp184,36 miliar yang 33.054 debitur hingga Juni 2026guna ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikanapresiasi kepada operator ojek daring di Kota Kupang yang berkontribusi dalam pendidikan vokasi melalui penguatan lomba Kuis berbahas Inggris ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp1,714 triliun kepada 33.460 debitur hingga Juni 2026 untuk ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Nusa Tenggara (DJP Nusra) mencatat penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Juni 2026 mencapai Rp1,14 triliun atau tumbuh 24,36 persen ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) mencapai Rp1,397 triliun hingga akhir ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi pihak swasta yang turut membantu upaya pemerintah provinsi NTT dalam melakukan intervensi terhadap 1.500 balita guna mencegah meningkatnya angka ...

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah mempercepat reformasi hukum dan perbaikan tata kelola penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menyusul masih tingginya ...

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RIAndreasHugo Pareira menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengoptimalkan harmonisasi produk hukum daerah dengan melibatkan Kantor ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong perguruan tinggi untuk selalu menjagaekosistem kekayaan intelektual (KI) sebagai bagian dari upaya perlindungan ...