#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 492 berita.

KPK pelajari putusan MK hanya BPK yang berwenang hitung kerugian negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Biro Hukum, akan mempelajari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian ...

Kejagung mempelajari putusan MK yang ubah bunyi pasal perintangan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). "Terkait ...

MK mengubah bunyi pasal "obstruction of justice" agar tak disalahartikan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU ...

MK tidak menerima uji materi Hasto soal pasal perintangan penyidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicedi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan ...

MK tidak lagi menerima uji ambang batas parlemen sebab permohonan prematur

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima uji materi terkait ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena permohonan yang diajukan ...

MK menolak uji materi KUHP soal pasal demo harus pemberitahuan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

MK dijadwalkan putus permohonan uji materi Hasto Kristiyanto hari ini

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan memutus permohonan uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicepadaUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ...

PRIMA: Usulan kenaikan ambang batas parlemen tidak sesuai putusan MK

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menilai usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) oleh sejumlah partai parlemen menunjukkan tidak ...

Pengamat: Ambang batas parlemen 7 persen mencegah politik transaksional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...

Ketua MPR: Usulan ambang batas parlemen 7 persen terlalu tinggi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...