Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Biro Hukum, akan mempelajari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian ...
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). "Terkait ...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicedi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima uji materi terkait ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena permohonan yang diajukan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan memutus permohonan uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicepadaUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ...
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menilai usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) oleh sejumlah partai parlemen menunjukkan tidak ...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...