#PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu dievaluasi. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan berdasarkan dalil pemohon perkara dengan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara uji materi, yang meminta pemberian batasan yang jelas terkait hak pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden, tidak dapat diterima. Mahkamah ...

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan ketentuan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu seperti di ASN tetap sah dan berlaku. "Hal ini menyusul Putusan Mahkamah ...

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait UU ASN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait UU Polri, ...

Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas parlemen kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai belum menghadirkan ...

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang meminta agar perlindungan hukum untuk kolumnis dan kontributor lepas disamakan dengan wartawan. ...

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...