#ROYALTI MUSIK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membentuk Sentra Kekayaan Intelektual (KI) sebagai langkah strategis memperkuat ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat pengawasan kekayaan intelektual di Kabupaten Sumba Barat melalui monitoring dan edukasi kepada pelaku usaha serta instansi terkait. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende bersinergi memperkuat kepatuhan pembayaran royalti musik melalui kegiatan pengawasan dan ...

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menetapkan kebijakan baru, terkait pembagian dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik untuk periode 2026 untuk menjawab tantangan distribusi royalti, ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menggandeng Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat (Dispar Mabar) untuk mendorong kepatuhan pembayaran royalti musik oleh ...

Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Suyud Margono menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas lagu atau musik yang memiliki hak cipta yang diputar dalam live streaming di platform ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memvalidasi atau menguji laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penahanan royalti sebanyak Rp14 miliar oleh Lembaga Manajemen Kolektif ...

Pemerintah mematangkan penyempurnaan kebijakan tata kelola royalti lagu dan musik guna memperkuat ekosistem hak cipta melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyempurnaan Rekomendasi Kebijakan ...

Pemerintah melalui Rapat Sosialisasi Indonesian Proposal on Governance of Copyright Royalty antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) dan lintas kementerian berinisiatif mendorong ...

Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti dan penerbit hak alias publisher rights untuk karya jurnalistik melalui Organisasi Kekayaan ...