#RUU PEMILU

Kumpulan berita ruu pemilu, ditemukan 77 berita.

Mendagri pertimbangkan wacana revisi sejumlah UU politik via omnibus law

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. "Setelah selesai desk pilkada itu adalah kita tadi yang ...

MK: Jadikan pilkada momentum pulihkan kepercayaan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai momentum untuk memulihkan kepercayaan publik. ...

Artikel - Ketika "calon berkualitas" gagal dalam sejarah Pilpres AS

5 November mendatang merupakan tanggal yang sangat ditunggu-tunggu bagi banyak warga negara Amerika Serikat yang ingin sekali mencoblos dalam pemilihan presiden AS untuk periode lima tahun ...

Komnas HAM desak polda evaluasi penanganan demo di Semarang hingga Makassar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak kepolisian daerah (polda) untuk mengevaluasi penanganan aksi demonstrasi di Semarang, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan yang ...

Cak Imin menjadi ketum PKB lagi, nyatakan PKB harus menjadi partai mandiri

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk periode 2024-2029 menyatakan bahwa partainya harus menjadi partai mandiri ke depannya. Ia ...

Analis: Sikap DPR batal sahkan UU Pilkada untuk meredam amarah rakyat

Analis yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, sikap DPR yang akhirnya membatalkan ...

Komisi II RDP dengan KPU putuskan PKPU akomodasi putusan MK

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah yang ...

KPU tegaskan putusan MK soal pilkada dipedomani hingga penetapan paslon

KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon ...

Peneliti TII: Rakyat berhak marah atas ketidakpatuhan DPR pada MK

Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania menyerukan bahwa rakyat berhak marah atas ketidakpatuhan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ...

Ahli bilang Pertimbangan hukum MK sama mengikatnya dengan amar putusan

Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sama mengikatnya dengan amar putusan sehingga bersifat final dan ...