#TINDAK PIDANA PERAMPASAN ASET

Komisi III DPR RI masih mengkaji usulan penggantian nomenklaturterkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ditemui di kompleks ...

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) periode 2022–2027 Maqdir Ismail mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset mengatur standardisasi bukti yang jelas dan ...

Komisi III DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana dari masyarakat di sejumlah daerah dalam reses Masa Persidangan V ...

Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Maria Silvya Wangga berharap Tim 9 bisa melakukan validasi dan berkolaborasi dengan penyidik kepolisian untuk membuktikan barang ...

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang ...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana ketika DPR RI dalam masa ...

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengusulkan agar mekanisme perampasan aset bisa ditempatkan sebagai rezim hukum tersendiri. Ia mengatakan penempatan sistem Non-Conviction Based ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang positif keputusan Kejaksaan Agung yang menetapkan sembilan penyidik untuk menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak ...

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tetap berproses dan tidak dihentikan. Menurut Sari, RUU Perampasan Aset ...

Perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia secara konseptual masih didominasi oleh pendekatan conviction-based forfeiture (CBF) yang berbasis pada pemidanaan (in personam). Perampasan aset ...