#WAMENKUM

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentangPolri dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang yang ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati segera dibahas bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej berharap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan berorientasi pada ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memandang polisi bisa dikontrol ketat dengan KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan tiap warga negara bisa mengajukan praperadilan bila laporan yang dibuatnya ke kepolisian dinilai telah diabaikan. “Kalau sekarang ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan alasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur upaya paksa berupa penangkapan, ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memintamasyarakat harus membaca secara utuhUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) soalpasal ...

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan bahwa hanya perlu tiga aturan turunan untuk mengatur 25 poin atau item yang diperintahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. ...

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) dengan mengangkat tema' Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri' di ...