Kupang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menargetkan angka kekerdilan di wilayah itu turun hingga 10 persen dari 17,7 persen pada 2023.
"Kami menargetkan angka kekerdilan di Provinsi NTT bisa turun sampai menyentuh angka 10 persen pada 2023," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Rabu, (2/11/2022).
Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan hal itu terkait upaya percepatan penurunan kekerdilan di NTT.
Ia mengatakan pentingnya upaya menurunkan kekerdilan secara serius pada semua kabupaten/kota di NTT guna menyelamatkan generasi muda NTT yang sehat dan berkualitas.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota di NTT agar melakukan berbagai kebijakan-kebijakan strategis untuk penurunan kekerdilan di NTT sehingga bisa turun dari 17,7 persen pada kondisi Agustus 2022 menjadi 10 persen pada 2023.
"Kepala Daerah tidak hanya semangat di rapat pembahasan kekerdilan tapi harus ada hasil yang di peroleh. Kami berharap 10 kabupaten yang menerima penghargaan terus bekerja menurunkan kekerdilan," tegas Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Ia berharap 22 kabupaten/kota yang belum menerima penghargaan karena berhasil dalam menurunkan kekerdilan tetap upayakan langkah-langkah untuk menekan dan menurunkan angka kekerdilan.
"Mari lakukan intervensi, langkah-langkah dan program yang baik untuk penanganan kekerdilan hal itu yang diutamakan," tegas Vicktor Bungtilu Laiskodat.
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengimbau agar para bupati/wali kota, camat, kepala desa dan lurah mendata masyarakat yang hamil di desanya dan dilaporkan, sehingga dapat di intervensi oleh negara agar tidak terjadi masalah kekerdilan.
Menurut dia hal ini sangat penting sekaligus mengantisipasi masalah kematian ibu dan anak.
Dia juga berharap para kepala daerah melihat kinerja di tingkat bawah karena menurut evaluasi dilakukan Pemerintah NTT kebijakan para bupati tidak dijalankan secara baik oleh kepala desa dalam penanganan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan tambahan.
Victor Bungtilu Laiskodat mendorong adanya kerja kolaborasi dan keseriusan penanganan kekerdilan terutama perhatian bagi ibu hamil maka persoalan kekerdilan di NTT dapat diatasi.
Baca juga: Wabup Manggarai: Butuh kerja sama atasi kekerdilan
"Tolong kirimkan pembuktian lewat video dan pastikan daerah tempat dimana anak-anak kekerdilan dapat ditimbang dan diukur dengan alat yang baik sesuai standar," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.
Baca juga: Gubernur Laiskodat: Angka kekerdilan di NTT capai 18 persen
"Kami menargetkan angka kekerdilan di Provinsi NTT bisa turun sampai menyentuh angka 10 persen pada 2023," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Rabu, (2/11/2022).
Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan hal itu terkait upaya percepatan penurunan kekerdilan di NTT.
Ia mengatakan pentingnya upaya menurunkan kekerdilan secara serius pada semua kabupaten/kota di NTT guna menyelamatkan generasi muda NTT yang sehat dan berkualitas.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota di NTT agar melakukan berbagai kebijakan-kebijakan strategis untuk penurunan kekerdilan di NTT sehingga bisa turun dari 17,7 persen pada kondisi Agustus 2022 menjadi 10 persen pada 2023.
"Kepala Daerah tidak hanya semangat di rapat pembahasan kekerdilan tapi harus ada hasil yang di peroleh. Kami berharap 10 kabupaten yang menerima penghargaan terus bekerja menurunkan kekerdilan," tegas Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Ia berharap 22 kabupaten/kota yang belum menerima penghargaan karena berhasil dalam menurunkan kekerdilan tetap upayakan langkah-langkah untuk menekan dan menurunkan angka kekerdilan.
"Mari lakukan intervensi, langkah-langkah dan program yang baik untuk penanganan kekerdilan hal itu yang diutamakan," tegas Vicktor Bungtilu Laiskodat.
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengimbau agar para bupati/wali kota, camat, kepala desa dan lurah mendata masyarakat yang hamil di desanya dan dilaporkan, sehingga dapat di intervensi oleh negara agar tidak terjadi masalah kekerdilan.
Menurut dia hal ini sangat penting sekaligus mengantisipasi masalah kematian ibu dan anak.
Dia juga berharap para kepala daerah melihat kinerja di tingkat bawah karena menurut evaluasi dilakukan Pemerintah NTT kebijakan para bupati tidak dijalankan secara baik oleh kepala desa dalam penanganan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan tambahan.
Victor Bungtilu Laiskodat mendorong adanya kerja kolaborasi dan keseriusan penanganan kekerdilan terutama perhatian bagi ibu hamil maka persoalan kekerdilan di NTT dapat diatasi.
Baca juga: Wabup Manggarai: Butuh kerja sama atasi kekerdilan
"Tolong kirimkan pembuktian lewat video dan pastikan daerah tempat dimana anak-anak kekerdilan dapat ditimbang dan diukur dengan alat yang baik sesuai standar," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.
Baca juga: Gubernur Laiskodat: Angka kekerdilan di NTT capai 18 persen