Labuan Bajo (ANTARA) - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Labuan Bajo memperkuat kegiatan Surveilans Migrasi Malaria pada pintu-pintu masuk untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya kasus malaria di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
"Program Migrasi Malaria rutin kita lakukan untuk mendeteksi dan memutus rantai penularan dari pintu masuk," kata Kepala KKP Kelas IV Labuan Bajo Bernadinus Darma di Labuan Bajo, Kamis, (1/12/2022).
KKP Kelas IV Labuan Bajo melakukan pendeteksian virus malaria dengan cara memeriksa darah para penumpang kapal dan pesawat yang berasal dari daerah endemis malaria. Beberapa daerah yang menjadi wilayah endemis malaria, antara lain Pulau Sumba, Lembata, Papua, sebagian Maluku Utara, Sulawesi, dan Kalimantan.
"Pemeriksaan dilakukan di atas kapal sebelum penumpang turun menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria yang merupakan kerja kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Manggarai Barat," ujarnya.
Untuk memperkuat upaya Surveilans Migrasi Malaria ini, KKP Kelas IV Labuan Bajo berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya pihak Bandara Komodo Labuan Bajo, Puskesmas Labuan Bajo, dan RSUD Komodo.
Deteksi dini penumpang di bandara pun dilakukan khususnya bagi penumpang yang bergejala dan telah mendapatkan notifikasi dari KKP tempat penumpang berangkat (berasal).
"Karena KKP punya jejaring surveilans antar-KKP. Kalau ada yang bergejala berat bisa langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.
Surveilans Migrasi Malaria merupakan program peningkatan kewaspadaan terhadap timbulnya malaria dengan melakukan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap kecenderungan migrasi penduduk dan kecenderungan kasus impor.
Selain itu, Surveilans Migrasi Malaria dapat mendeteksi dini adanya penularan setempat, perubahan kondisi lingkungan, vektor, serta perilaku penduduk yang berpotensi terjadinya penularan malaria di Kabupaten Manggarai Barat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Dulla Kurniawan Gibbons mengatakan daerah setempat baru saja menerima Sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2022.
Salah satu indikator penting dalam Program Eliminasi Malaria berupa tidak adanya penularan setempat. Oleh karena itu Surveilans Migrasi Malaria merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan setempat.
"Dinas Kesehatan Manggarai Barat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar tidak adanya penularan kasus malaria secara lokal. Bupati pun menekankan pentingnya surveilans malaria ini," ungkap dia.
Baca juga: Pemkab Kupang susun strategi pemberantasan malaria 2023
Baca juga: Gubernur minta kepala daerah se-Pulau Sumba serius tangani malaria
"Program Migrasi Malaria rutin kita lakukan untuk mendeteksi dan memutus rantai penularan dari pintu masuk," kata Kepala KKP Kelas IV Labuan Bajo Bernadinus Darma di Labuan Bajo, Kamis, (1/12/2022).
KKP Kelas IV Labuan Bajo melakukan pendeteksian virus malaria dengan cara memeriksa darah para penumpang kapal dan pesawat yang berasal dari daerah endemis malaria. Beberapa daerah yang menjadi wilayah endemis malaria, antara lain Pulau Sumba, Lembata, Papua, sebagian Maluku Utara, Sulawesi, dan Kalimantan.
"Pemeriksaan dilakukan di atas kapal sebelum penumpang turun menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria yang merupakan kerja kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Manggarai Barat," ujarnya.
Untuk memperkuat upaya Surveilans Migrasi Malaria ini, KKP Kelas IV Labuan Bajo berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya pihak Bandara Komodo Labuan Bajo, Puskesmas Labuan Bajo, dan RSUD Komodo.
Deteksi dini penumpang di bandara pun dilakukan khususnya bagi penumpang yang bergejala dan telah mendapatkan notifikasi dari KKP tempat penumpang berangkat (berasal).
"Karena KKP punya jejaring surveilans antar-KKP. Kalau ada yang bergejala berat bisa langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.
Surveilans Migrasi Malaria merupakan program peningkatan kewaspadaan terhadap timbulnya malaria dengan melakukan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap kecenderungan migrasi penduduk dan kecenderungan kasus impor.
Selain itu, Surveilans Migrasi Malaria dapat mendeteksi dini adanya penularan setempat, perubahan kondisi lingkungan, vektor, serta perilaku penduduk yang berpotensi terjadinya penularan malaria di Kabupaten Manggarai Barat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Dulla Kurniawan Gibbons mengatakan daerah setempat baru saja menerima Sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2022.
Salah satu indikator penting dalam Program Eliminasi Malaria berupa tidak adanya penularan setempat. Oleh karena itu Surveilans Migrasi Malaria merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan setempat.
"Dinas Kesehatan Manggarai Barat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar tidak adanya penularan kasus malaria secara lokal. Bupati pun menekankan pentingnya surveilans malaria ini," ungkap dia.
Baca juga: Pemkab Kupang susun strategi pemberantasan malaria 2023
Baca juga: Gubernur minta kepala daerah se-Pulau Sumba serius tangani malaria