Kupang (ANTARA News NTT) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu, sebagai bagian dari upaya menekan angka golput di kalangan mahasiswa.
"Kami juga akan melakukan sosialisasi di kampus dan organisasi kepemudaan, sebagai strategi untuk mengajak mahasiswa proaktif melakukan perekaman e-KTP," kata Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna kepada Antara di Kupang, Kamis (13/12).
Dia mengemukakann hal itu, menjawab pertanyaan seputar pilihan golput di sebagian kalangan mahasiswa dan bagaimana mengajak mereka agar ikut partisipasi dalam Pemilu.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik tentu memiliki pemikiran, persepsi politik dan kepekaan sosial yang tinggi sehingga partisipasinya dalam politik menjadi penting untuk membangun kualitas demokrasi.
Atas dasar itu, mahasiswa diharapkan tidak golput dalam ajang Pemilu 2019. Tetapi di sisi lain, mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kurang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga mereka tidak mau mengurus e-KTP sebagai salah satu persyaratan dalam pemilu.
"Salah satu strategi kami yakni melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu. Kami juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi di kampus dan OKP kemahasiswaan sebagai strategi untuk mengajak mahasiswa pro aktif melakukan perekeman e-KTP," kata Jemris.
Dia berharap, dengan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu, dapat meminimalisir golput di kalangan mahasiswa, khususnya di NTT pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Baca juga: Bawaslu NTT dorong Disdukcapil maksimalkan perekaman e-KTP
Baca juga: Bawaslu Kupang optimalkan pengawasan partisipatif
"Kami juga akan melakukan sosialisasi di kampus dan organisasi kepemudaan, sebagai strategi untuk mengajak mahasiswa proaktif melakukan perekaman e-KTP," kata Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna kepada Antara di Kupang, Kamis (13/12).
Dia mengemukakann hal itu, menjawab pertanyaan seputar pilihan golput di sebagian kalangan mahasiswa dan bagaimana mengajak mereka agar ikut partisipasi dalam Pemilu.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik tentu memiliki pemikiran, persepsi politik dan kepekaan sosial yang tinggi sehingga partisipasinya dalam politik menjadi penting untuk membangun kualitas demokrasi.
Atas dasar itu, mahasiswa diharapkan tidak golput dalam ajang Pemilu 2019. Tetapi di sisi lain, mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kurang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga mereka tidak mau mengurus e-KTP sebagai salah satu persyaratan dalam pemilu.
"Salah satu strategi kami yakni melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu. Kami juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi di kampus dan OKP kemahasiswaan sebagai strategi untuk mengajak mahasiswa pro aktif melakukan perekeman e-KTP," kata Jemris.
Dia berharap, dengan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu, dapat meminimalisir golput di kalangan mahasiswa, khususnya di NTT pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Baca juga: Bawaslu NTT dorong Disdukcapil maksimalkan perekaman e-KTP
Baca juga: Bawaslu Kupang optimalkan pengawasan partisipatif