Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yulianus Weng menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dan lintas sektor dalam mengintegrasikan perencanaan program penanganan stunting di daerah pariwisata tersebut.
"Kita butuh suatu pendekatan intervensi stunting yang terintegrasi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif," katanya di Labuan Bajo, Rabu, (18/1/2023).
Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Jakarta menargetkan penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada 2024.
Untuk menjalankan komitmen Kepala Negara tersebut, Weng mengatakan, perlu adanya penanganan sedini mungkin lewat rangkaian kegiatan yang terintegrasi oleh perangkat daerah dan lintas sektor lain dalam intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Dari hasil pengukuran bulan Agustus 2022, angka prevalensi stunting Manggarai Barat sebesar 15,9 persen yang menurun dari 16,2 persen di bulan Februari 2022. Kini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tengah fokus menurunkan prevalensi kasus stunting hingga mencapai satu digit pada tahun 2023.
Ia menilai perlu adanya pendekatan yang konvergen yakni integrasi berbagai pihak yang mengarah pada suatu lokasi prioritas pencegahan dan penanganan stunting hingga mencapai satu digit.
Pendekatan lintas sektor merupakan langkah konkret dalam membuat strategi bertahap yang dimulai dari penyamaan persepsi tentang stunting, membangun komitmen, dan memperluas program.
Dia mengakui bahwa upaya penurunan prevalensi stunting menjadi satu digit tidak mudah dilakukan sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, dia tiada henti meminta kolaborasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan pada semua sektor untuk melaksanakan program pembangunan perangkat daerah yang dirancang untuk penanganan stunting.
Dia optimistis integrasi program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, dan media massa dapat menjadi suatu pendekatan lintas sektor yang bermanfaat dalam upaya penanggulangan stunting di daerah super prioritas itu.
"Perencanaan kegiatan yang terintegrasi antar sektor dapat mempercepat penurunan stunting di sini," ujar Weng.
Baca juga: Pemkab Lembata ajak warga jalankan program P2L atasi stunting
Baca juga: Dinkes Lembata perkuat upaya preventif tangani stunting
"Kita butuh suatu pendekatan intervensi stunting yang terintegrasi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif," katanya di Labuan Bajo, Rabu, (18/1/2023).
Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Jakarta menargetkan penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada 2024.
Untuk menjalankan komitmen Kepala Negara tersebut, Weng mengatakan, perlu adanya penanganan sedini mungkin lewat rangkaian kegiatan yang terintegrasi oleh perangkat daerah dan lintas sektor lain dalam intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Dari hasil pengukuran bulan Agustus 2022, angka prevalensi stunting Manggarai Barat sebesar 15,9 persen yang menurun dari 16,2 persen di bulan Februari 2022. Kini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tengah fokus menurunkan prevalensi kasus stunting hingga mencapai satu digit pada tahun 2023.
Ia menilai perlu adanya pendekatan yang konvergen yakni integrasi berbagai pihak yang mengarah pada suatu lokasi prioritas pencegahan dan penanganan stunting hingga mencapai satu digit.
Pendekatan lintas sektor merupakan langkah konkret dalam membuat strategi bertahap yang dimulai dari penyamaan persepsi tentang stunting, membangun komitmen, dan memperluas program.
Dia mengakui bahwa upaya penurunan prevalensi stunting menjadi satu digit tidak mudah dilakukan sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, dia tiada henti meminta kolaborasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan pada semua sektor untuk melaksanakan program pembangunan perangkat daerah yang dirancang untuk penanganan stunting.
Dia optimistis integrasi program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, dan media massa dapat menjadi suatu pendekatan lintas sektor yang bermanfaat dalam upaya penanggulangan stunting di daerah super prioritas itu.
"Perencanaan kegiatan yang terintegrasi antar sektor dapat mempercepat penurunan stunting di sini," ujar Weng.
Baca juga: Pemkab Lembata ajak warga jalankan program P2L atasi stunting
Baca juga: Dinkes Lembata perkuat upaya preventif tangani stunting