Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Program Dana Desa tahun 2023 telah disalurkan bagi sebanyak 13.696 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"BLT Dana Desa yang telah disalurkan pada triwulan I 2023 tercatat senilai Rp46,92 miliar bagi KPM yang tersebar di berbagai desa," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu, (19/4/2023).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan progres penyaluran BLT Dana Desa tahun 2023 untuk membantu masyarakat tidak mampu di NTT.
Catur menjelaskan, 13.696 KPM penerima manfaat bantuan tunai itu tersebar di 1.362 desa di NTT.
Ia mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa menunjukkan peningkatan, namun masih ada dua kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa yaitu Ngada dan Sabu Raijua.
"Kami berharap kedua kabupaten itu bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi sehingga bisa segera direalisasikan," katanya.
Catur mengatakan, BLT Dana Desa memiliki manfaat yang strategis untuk membantu masyarakat termasuk penanganan dampak dari inflasi di daerah.
Selain itu, pemanfaatan dana itu juga bisa turut menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan pelemahan ekonomi.
Lebih lanjut, Catur menambahkan, dari sisi pemanfaatan, pengelolaan Dana Desa pada 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dalam aturan itu terdapat perubahan kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa di antaranya terkait dengan alokasi dana untuk BLT paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen untuk program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Persentase ini berubah dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah alokasi BLT minimal 40 persen. "Oleh sebab itu kami mendorong agar penyaluran terus dipercepat sehingga mampu bermanfaat secara optimal dalam membantu masyarakat desa," katanya.
Baca juga: Anggota DPR nilai aspirasi para kades terkait pengajuan dana desa Rp300 triliun wajar
Baca juga: Kemenkeu salurkan BLT Dana Desa untuk 27 desa di NTT
"BLT Dana Desa yang telah disalurkan pada triwulan I 2023 tercatat senilai Rp46,92 miliar bagi KPM yang tersebar di berbagai desa," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu, (19/4/2023).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan progres penyaluran BLT Dana Desa tahun 2023 untuk membantu masyarakat tidak mampu di NTT.
Catur menjelaskan, 13.696 KPM penerima manfaat bantuan tunai itu tersebar di 1.362 desa di NTT.
Ia mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa menunjukkan peningkatan, namun masih ada dua kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa yaitu Ngada dan Sabu Raijua.
"Kami berharap kedua kabupaten itu bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi sehingga bisa segera direalisasikan," katanya.
Catur mengatakan, BLT Dana Desa memiliki manfaat yang strategis untuk membantu masyarakat termasuk penanganan dampak dari inflasi di daerah.
Selain itu, pemanfaatan dana itu juga bisa turut menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan pelemahan ekonomi.
Lebih lanjut, Catur menambahkan, dari sisi pemanfaatan, pengelolaan Dana Desa pada 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dalam aturan itu terdapat perubahan kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa di antaranya terkait dengan alokasi dana untuk BLT paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen untuk program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Persentase ini berubah dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah alokasi BLT minimal 40 persen. "Oleh sebab itu kami mendorong agar penyaluran terus dipercepat sehingga mampu bermanfaat secara optimal dalam membantu masyarakat desa," katanya.
Baca juga: Anggota DPR nilai aspirasi para kades terkait pengajuan dana desa Rp300 triliun wajar
Baca juga: Kemenkeu salurkan BLT Dana Desa untuk 27 desa di NTT