Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas berharap kepada kepala daerah di Indonesia untuk ke depannya tidak memperbanyak produksi aplikasi.
Hal itu, kata Anas, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa pemerintah tengah mendorong Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menegaskan, SPBE bukan perihal banyaknya aplikasi, melainkan tentang pelayanan digital yang terintegrasi.
"SPBE ini bukan aplikasi, maka kami sangat berharap kepada para bupati dan saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir langsung maupun tidak, ke depan kita tidak perlu lagi memperbanyak memproduksi aplikasi," kata Anas dalam sambutannya ketika meresmikan 14 Mal Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta Selatan, Kamis, (13/7/2023).
Dia mengingatkan bahwa kepala daerah perlu menghindari satu inovasi, satu aplikasi. Hal tersebut agar masyarakat tidak harus mengunduh banyak aplikasi dan membuat banyak akun secara berulang.
"Kadang kita satu inovasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bikin aplikasi. Apalagi kalau ada kepala SKPD baru, biasanya dengan bangga menyajikan kepada bupati-nya ‘Pak, ini ada aplikasi baru’," tutur Anas.
Menurutnya, jika kondisi tersebut berlanjut, maka akan ada ratusan aplikasi di daerah dan dikhawatirkan mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik.
"Kalau ini diteruskan, maka nanti di daerah akan ada ratusan aplikasi. Semakin banyak aplikasi, maka masyarakat akan susah untuk mengakses akun pelayanan," ujarnya.
Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh kepala daerah adalah sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, SDM yang berkualitas menjadi persoalan penting dalam membangun daerah yang hebat.
"Di atas semua ini, SDM menjadi penting. Oleh karena itu, Pak Bupati tolong sering-sering ketemu kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah)-nya. Karena team is the king. Bapak tidak mungkin melibatkan semua ASN untuk kabupaten bapak/ibu hebat, tapi bapak perlu tim kecil yang hebat dan salah satunya adalah SDM pilihan yang tepat," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Anas juga menyebut terdapat empat ekosistem pelayanan terintegrasi, di antaranya adalah direct service, yakni pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak, seperti pemberian layanan dengan menggunakan sarana transportasi. Kemudian, self service (pelayanan mandiri) dan electronic service, yaitu pelayanan interaktif melalui Mal Pelayanan Publik Digital.
"Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan," ujar Anas.
Baca juga: Kemenpan RB tengah mantapkan penetapan formasi rekrutmen CPNS September 2023
Baca juga: Waket Komisi II DPR minta Menpan RB sampaikan seluruh data honorer
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpan RB harap kepala daerah tak perbanyak aplikasi baru
Hal itu, kata Anas, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa pemerintah tengah mendorong Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menegaskan, SPBE bukan perihal banyaknya aplikasi, melainkan tentang pelayanan digital yang terintegrasi.
"SPBE ini bukan aplikasi, maka kami sangat berharap kepada para bupati dan saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir langsung maupun tidak, ke depan kita tidak perlu lagi memperbanyak memproduksi aplikasi," kata Anas dalam sambutannya ketika meresmikan 14 Mal Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta Selatan, Kamis, (13/7/2023).
Dia mengingatkan bahwa kepala daerah perlu menghindari satu inovasi, satu aplikasi. Hal tersebut agar masyarakat tidak harus mengunduh banyak aplikasi dan membuat banyak akun secara berulang.
"Kadang kita satu inovasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bikin aplikasi. Apalagi kalau ada kepala SKPD baru, biasanya dengan bangga menyajikan kepada bupati-nya ‘Pak, ini ada aplikasi baru’," tutur Anas.
Menurutnya, jika kondisi tersebut berlanjut, maka akan ada ratusan aplikasi di daerah dan dikhawatirkan mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik.
"Kalau ini diteruskan, maka nanti di daerah akan ada ratusan aplikasi. Semakin banyak aplikasi, maka masyarakat akan susah untuk mengakses akun pelayanan," ujarnya.
Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh kepala daerah adalah sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, SDM yang berkualitas menjadi persoalan penting dalam membangun daerah yang hebat.
"Di atas semua ini, SDM menjadi penting. Oleh karena itu, Pak Bupati tolong sering-sering ketemu kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah)-nya. Karena team is the king. Bapak tidak mungkin melibatkan semua ASN untuk kabupaten bapak/ibu hebat, tapi bapak perlu tim kecil yang hebat dan salah satunya adalah SDM pilihan yang tepat," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Anas juga menyebut terdapat empat ekosistem pelayanan terintegrasi, di antaranya adalah direct service, yakni pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak, seperti pemberian layanan dengan menggunakan sarana transportasi. Kemudian, self service (pelayanan mandiri) dan electronic service, yaitu pelayanan interaktif melalui Mal Pelayanan Publik Digital.
"Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan," ujar Anas.
Baca juga: Kemenpan RB tengah mantapkan penetapan formasi rekrutmen CPNS September 2023
Baca juga: Waket Komisi II DPR minta Menpan RB sampaikan seluruh data honorer
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpan RB harap kepala daerah tak perbanyak aplikasi baru